Skip to main content

Respon Keluhan ASKLIN Soal Fungsi PKM, Komisi D Segera Kordinasi Dengan Dinkes


Mediabidik.com - Awal pekan ini Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) Kota Surabaya menyampaikan keluhannya saat hearing di Komisi D DPRD Kota Surabaya.

Keluhan ASKLIN adalah, agar Pemkot Surabaya melakukan redistribusi peserta BPJS Kesehatan Puskesmas kepada klinik-klinik Pratama swasta harus betul-betul dijalankan oleh BPJS kesehatan, karena sejak Januari - April 2021 banyak penurunan jumlah pasien di klinik-klinik swasta.

Ketua Komisi D, Khusnul Khotimah mengatakan, ASKLIN yang berjumlah 52 anggota klinik kesehatan swasta berharap bahwa, pengembalian fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) sebagi pelaksana pelayanan Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan cara redistribusi peserta BPJS Kesehatan dari Puskesmas, kepada klinkk-klinik pratama swasta betul-betul harus dijalankan oleh BPJS Kesehatan.

"Keluhan ASKLIN ini langsung kita teruskan ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya, agar segera diberikan solusi apa yang dirasakan anggota ASKLIN ini."ujarnya di Surabaya, Jumat (1/05/21).

Ia menjelaskan, selain redistribusi peserta BPJS kesehatan, ASKLIN juga ingin adanya kebebasan memilih FKTP kepada para peserta PBI APBD, dan memberikan kesempatan klinik pratama swasta untuk berpartisipasi mensukseskan program Universal Health Coverage (UHC) di kota Surabaya.

Khusnus Khotimah menerangkan, sebagaimana pengaturan kebijakan PBI APBD ini tidak mematikan klinik-klinik Pratama swasta, melainkan bisa bersinergi dengan Pemkot Surabaya, untuk bersama-sama melayani masyarakat secara win-win solution. 

"Terutama dalam hal pembiayaan yang rasional bagi klinik-klinik swasta." tegas politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Dirinya kembali menjelaskan, dalam rangka menyukseskan Universal Health Coverage (UHC) di kota Surabaya perlu dibangun sebuah sinergi yang kuat dan harmonis antara semua komponen, yaitu pemerintah, badan penyelenggara, provider pelayanan kesehatan dan masyarakat.  

"Tidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan provider pelayanan kesehatan yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas menjadi hal yang sangat krusial." terangnya. 

Khusnul Khotimah kembali menerangkan, jumlah penduduk kota Surabaya sesuai data terakhir bulan Pebruari 2021 adalah sebanyak 2.874.314 jiwa atau sebanyak 8.795 jiwa per kilometer persegi. 

Jumlah penduduk dengan berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi dan budaya yang berbeda ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota Surabaya untuk mampu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka.  

Sementara, kata Khusnul Khotimah, jumlah Puskesmas sebanyak 63 dengan ketersediaan dokter umum rata-rata 2 orang tiap puskesmas  tentu sangat jauh dari kebutuhan jika diasumsikan bahwa 1 orang dokter optimalnya melayani 5.000 orang pasien.  

Dengan data tersebut, jelas Khusnul, maka dibutuhkan peran klinik-klinik pratama swasta untuk turut serta mengambil peran dalam menyediakan layanan kesehatan yang dibutuhkan. 

"Kebijakan pemerintah kota Surabaya untuk memberikan jaminan kesehatan secara gratis bagi pemegang KTP Surabaya melalui kepesertaan PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran melalui dana APBD) merupakan langkah positip bagi perwujudan UHC di kota Surabaya." ungkapnya.(pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more