Banyak Usulan Masyarakat Tersendat Saat Reses, H.Rohani Minta Pemprov Tanggap Belanja Anggaran

Mediabidik.com - Saat melaksanakan Reses II tahun 2021 konstituen yang hadir menanyakan usulan - usulan yang diajukan belum kunjung cair, ini menjadi tugas dan perhatian bagi pemerintah provinsi untuk bergerak cepat. 

H. Rohani Siswanto, SE legislator asal Partai Gerindra menyampakan pencairan anggaran terkait usulan program yang langsung menyentuh ke masyarakat seharusnya segera tersalurkan ke masyarakat luas. 

"Seperti yang diajukan pengusul hingga kini program belum cair, diukur saja tapi tidak ada kejelasan yang pasti. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah agar program cepat nyampai ke warga sehingga bisa berpengaruh pada roda perekonomian didaerah akan berputar.  " terang Rohani saat reses di desa Kalirejo kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan,  Jum'at (7/5/2021).

 

Ditegaskan Rohani bahwa ini menjadi konsen pemerintah provinsi karena pemerintah pusat sudah menyampaikan agar penyerapan anggaran segera tersalurkan ke masyarakat luas, namun jika anggaran tersendat di administratif daerah maka ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi. 

"Banyak OPD di Jawa Timur yang belum melakukan pergerakan, seperti Disperindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan lainnya yang sudah masuk di anggaran belum ada pergerakan ke masyarakat. Saya berharap pada triwulan ke dua sudah jalan semua sehingga semua usulan bisa nyampai ke warga, "katanya. 

Politisi Partai Gerindra yang maju dari Dapil 3 (Pasuruan dan Probolinggo)  menambahkan dari pihak DPRD Jatim sebenarnya sudah mengusulkan dan sudah masuk di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang memuat pendapatan dan belanja di setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengguna anggaran, namun implementasi dari OPD tersebut lambat. Ini kemudian harus di percepat jangan sampai disamakan kondisi biasa dengan kondisi saat ini yang lagi pandemi. 

"Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan telah mewanti wanti anggaran yang ada cepat dibelanjakan, jangan sampai lama ngendon di Bank." jelasnya. 

Oleh karena itu pemerintah harus beraksi cepat untuk segera membelanjakan apa yang sudah menjadi usulan masyarakat mulai dari survei hingga pencairan anggaran harus segera dilakukan percepatan dan efektif. 

"Saya berharap di bulan Juni hingga Juli tahun ini banyak usulan dari masyarakat sudah terealisasi. Ini juga memudahkan dari pihak dewan untuk membahas PAPBD, karena sudah terang benderang terkait serapan anggaran. Jadi banyak manfaatnya ketika pemerintah provinsi tidak lambat didalam proses implementasi dari APBD yang sudah disepakati bersama," pungkas anggota Komisi B DPRD Jatim ini.  (rofik)