Aktivis Arek Suroboyo Desak Pemkot dan Pemprov Tolak Kehadiran KAMI

Mediabidik.com – Belasan aktivis arek Suroboyo tergabung dalam Koalisi Anti Fitnah Intoleransi Dan Radikalisme menggelar aksi di depan taman Bungkul Surabaya

Mereka menolak rencana deklarasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di kota Surabaya dan Jawa Timur yang dinilai bisa merorong kewibawaan negara Indonesia

"Kita melawan, bila mereka (KAMI) ada di Surabaya dan Jawa Timur kita hadang, kita selamatkan kota ini, provinsi ini dan Indonesia Setuju..!!!," teriak Kusnan salah satu orator. Rabu (08/09/2020) pagi.

Koordinator Koalisi Anti Fitnah Intoleransi Dan Radikalisme, Gus Andri Adi Kusumo mengatakan, menolak adanya akan diadakan deklarasi dari KAMI

Menurut ia, tidak ada gunanya dan dinilai hanya menjatuhkan kewibawaan dan merorong pemerintahan Jokowi

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah kota dan kepolisian tidak memberikan izin deklarasi (KAMI) baik di Surabaya maupun Jawa Timur dan bilamana tidak bisa mencegah maka pihaknya akan turun langsung.

"Suroboyo iki wes adem ayem cak, wargane gotong royong, lapo kate di kotori dirusak dengan adanya aksi aksi itu gak onok guna ne," kata Gus Andri dengan logat Suroboyoan.

Surabaya sekarang, lanjut ia, bagaimana caranya bisa bangkit kembali perekonomiannya dan bagaimana bisa memerangi saat pandemi Covid-19 ini.

Berikut pernyataan sikap Koalisi Anti Fitnah Intoleransi dan Radikalisme :

1. Mendesak pihak kepolisian untuk tidak mengijinkan dan menolak kegiatan tersebut karena membuat gaduh dan memperkeruh suasana warga Surabaya dan Jawa Timur yang sedang berduka dampak dari pandemi Covid-19;

2. Mendesak Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim untuk ikut menolak kegiatan deklarasi "KAMI" tersebut, karena berpotensi menjadi kluster baru penyebaran COVID-19;

3. Mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Surabaya dan Jawa Timur menolak adanya acara deklarasi KAMI, demi keamanan, kenyamanan dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dari tokoh tokoh haus kekuasaan yang selalu bermanuver demi kepentingan pribadi.Warga masyarakat Surabaya dan Jawa Timur tidak butuh adanya deklarasi politik pembentukan koalisi seperti ini, karena lebih butuh solusi untuk memecahkan masalah. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog