SCWI Ingatkan Pemkot Surabaya Agar Tidak Mempolitisir Dana Kelurahan

Mediabidik.com - Berbagai sorotan tajam terhadap realisasi dana kelurahan terus bermunculan. Penyebabnya, dana kelurahan yang dikeluarkan Pemkot Surabaya baru terealisasi pada tahun 2020, dimana momen Pilwali Surabaya bergulir. Padahal, Permendagri 130 sebagai dasar dana kelurahan keluar pada 2018 silam.

Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono mewarning Pemkot Surabaya agar tidak mempolitisir dana kelurahan. Sebab, jika ada penyimpangan dalam realisasi dana itu bisa berdampak hukum.

"Kalau ada penyimpangan uang negara, berujung proses hukum," ujarnya, Rabu (30/9/20).

Hari meminta Pemkot Surabaya harus transparan dalam penggunaan dana kelurahan. Realisasi dana kelurahan harus dipisahkan dengan kepentingan politik praktis.

"Kalau di balik itu (dana kelurahan) ada tujuan politik, itu mungkin menyalahgunakan anggaran," jelasnya.

Menurutnya, penggunaan dana kelurahan harus ada sosialisasi. Tujuannya supaya masyarakat faham bahwa dana itu bersumber dari APBD untuk pembangunan kampung.

"Transaparan dan sosialisasi itu penting supaya masyarakat tahu, biar tidak seolah-olah dana kelurahan dari Bappeko yang menguntungkan Pak Eri sebagai mantan kepala Bappeko," ungkapnya.

Hari pantas mencurigai seperti itu. Sebab, berdasarkan temuan di lapangan, Hari mengaku banyak bantuan covid-19 kepada masyarakat terdampak tersemat gambar Eri Cahyadi. Padahal, bantuan itu murni dari Pemkot Surabaya.

Dia juga menyayangkan Eri Cahyadi yang baru mundur dari ASN setelah mendapatkan rekom dari DPP PDI Perjuangan. "Eri tanggal berapa keluar dari ASN, dia terima rekom dulu baru mundur, dia tidak memberi keteladanan," ucapnya.

Hari mendorong kontestasi Pilwali Surabaya harus bersih, tidak menggunakan infrastruktur pemerintah. Hal ini penting mengingat Eri didukung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.(pan)

Foto : Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono.

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online. Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu. "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi

Robot Trading, Disinyalir Banyak Oknum Bermain Untuk Mendapat Harta Ilegal

Surabaya - Akhir akhir ini, bisnis Trading nampak menjadi primadona. Bahkan dari bisnis ini, saat ini banyak Orang Kaya Baru (OKB) di Indonesia. Sebenarnya tidak ada masalah jika tidak ada pelanggaran hukum didalamnya. Dengan menjamurnya bisnis robot trading ini, maka banyak oknum yang sengaja bermain untuk mendapat harta dengan ilegal (tidak terdaftar dan tidak sesuai aturan OJK, red) dan berujung pada kasus hukum. Seperti pada kasus robot trading Evortrad yang tengah disidangkan di Pengadilan Negri Malang. Setelah pelimpahan kasusnya di Kejari Malang, maka disidangkanlah kasus ini dengan agenda awal pemeriksaan saksi-saksi. Mengamati dari proses persidangan, nampak ada "Hukum Rimba" dalam bisnis ini. Artinya siapa yang kuat, dialah yang menang. Menarik disimak, kasus sangkaan penipuan dilaporkan oleh beberapa orang member robot trading Evortrade dibawah PT. EVOLUSION PERKASA GROUP. Anehnya, saat disidang, saksi pelapor mengaku tidak tahu apa apa. "K

Mediabidik.com

Search This Blog