Kuasa Hukum PT APIM Nilai Putusan Hakim Kurang Pas

Mediabidik.com - Menanggapi dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Agus Wibisono terhadap PT Avila Prima Intra Makmur (APIM) oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sesuai dengan petitum pemohon, tim kuasa hukum termohon bakal mempelajari langkah yang pihaknya tempuh selanjutnya.

"Langkah selanjutnya bakal kita bahas bersama tim, yang pasti kita hormati putusan hakim," ujar Dr Syahrul Borman SH, MH sesaat usai sidang pembacaan putusan, Senin (14/9/2020).

Atau bahkan, opsi pembayaran hutang oleh PT APIM seperti nilai yang diklaim pemohon. "Kalau menerima (putusan), berarti kita harus ikuti proses selanjutnya, antar pihak. Terkait langkah, sore ini kita bakal komunikasikan dengan anggota tim kuasa hukum yang lain. Tunggu saja hasilnya," tambah Syahrul.

Sedangkan, saat ini pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, dinilai tim kuasa hukum termohon tidak pas.

"Tidak pas, karena menurut data pembukuan kami, PT. APIM sebelumnya telah melakukan penyetoran dana ke rekening pribadi termohon, bahkan jumlahnya lebih besar. Yang hal itu seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu oleh termohon," ujar Syahrul.

Untuk menindak lanjuti itu, tim kuasa hukum juga bakal mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lainnya.

Terpisah, Virza Aulia, salah satu tim kuasa hukum termohon mengatakan bahwa putusan hakim tersebut, bukan serta merta menyatakan PT APIM telah pailit.

"Masih banyak tahap yang harus dilalui untuk sebuah perusahaan dinyatakan pailit, pada intinya proses selanjutnya adalah mekanisme bagaimana mengatur upaya termohon untuk melunasi hutang seperti nilai yang diklaim pemohon," ujarnya.

Menurut Virza, dikabulkannya permohonan yang diajukan Agus Wibisono ini, berdasarkan bukti yang diajukan serta pengakuan dari termohon terkait adanya hutang.

Untuk diketahui, pengajuan permohonan PKPU ini berkaitan dengan adanya hutang termohon PKPU belum terselesaikan.

Dalam permohonannya, pemohon meminta majelis hakim untuk menyatakan termohon berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian menetapkan PKPU sementara terhadap termohon PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 hari sejak dibacakan putusan.

Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda penunjukan hakim pengawas.(opan)

FOTO: Tampak persidangan yang digelar di PN Surabaya dengan agenda putusan, Senin (14/9/2020). Henoch Kurniawan

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog