Perihal Aset, Komisi A Sarankan Bagian Pemerintahan Selalu Koordinasi Dengan Lurah dan Camat

Mediabidik.com - Banyaknya pengaduan yang masuk di Komisi A DPRD Surabaya terkait masalah sengketa tanah antara warga dengan pihak swasta (PT) , mendapat perhatian dari kalangan dewan.

Pertiwi Ayu Krisna Ketua Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi Hukum dan Pemerintahan mengatakan, kami Komisi A menyarankan agar bagian pemerintahan harus selalu koordinasi dengan lurah dan camatnya, terkait masalah aset tanah yang dimiliki pribadi atau pemerintah kota (Pemkot). 

"Artinya, seringkali di Komisi A mendapatkan pengaduan warga, yang mana harusnya tanah hak milik. Tapi, kenyataannya dimiliki oleh PT, sedangkan PT tersebut, sudah menjual ke PT lagi. Sedangkan pemilik aslinya, tidak tau menahu adanya jual beli tersebut." terang Ketua Komisi A, Selasa (1/9/20).

Politisi perempuan dari partai Golkar ini mengungkapkan, kenapa disitu ada pengeluaran sporadik, pengeluaran sporadik itu harus betul betul pemilik tanah dan harus didampingi oleh ahli warisnya. Kalau buka kretek demikian juga, harus meninjau kembali, apakah dia betul betul yang memiliki tanah tersebut dan didampingi oleh ahli waris. 

"Pada pencatatan itu, kami menyarankan pada bagian pemerintahan untuk memberikan sosialisasi kepada camat dan lurah, walaupun mereka lebih lihai sampai ada kecolongan seperti ini. Kan jadi lebih lihai daripada yang saya utarakan, sehingga kelihaiannya memakmurkan golongan bukan ahli waris."ungkapnya. 

Saat ditanya berapa jumlah pengaduan yang masuk pada bulan ini, dia menjelaskan, bulan Agustus ada 5 pengaduan, dan kami sudah menyelesaikan masalah tersebut. Rata-rata surat hak milik bukan namanya sendiri, begitu mereka (warga-red) mau jual, sudah dijual sama PT dan sudah bukan namanya sendiri. 

"Padahal, mereka menyatakan tidak pernah ada jual beli, tapi PT tersebut menjual ke PT lain. Sehingga PT yang terakhir tidak bertanggung jawab dong!  saya sudah beli ke PT ini. Setelah ditelusuri, PT pertama kali yang beli dari pemilik tanah, itu sudah valid. Kan sulit itu. "paparnya. 

Lebih lanjut Ketua Komisi A Surabaya menyampaikan, kami menekankan kepala bagian pemerintahan diatasnya camat dan lurah, dia (bagian pemerintahan) harus betul-betul menyampaikan jangan sampai ada kejadian - kejadian lagi. Walaupun itu memang pekerjaan Konisi A nantinya laporan dari warga. 

"Tapi tidak demikian halnya, kalau dibawah itu, tidak seperti itu." pungkasnya. (pan) 

Foto :Pertiwi Ayu Krisna Ketua Komisi A DPRD Surabaya.