Skip to main content

Ini Jawaban Machfud Arifin Soal Tudingan Dirinya Terpapar Covid-19

Mediabidik.com - Kabar mengenai kondisi kesehatan Bakal Calon Walikota (Bacawali) Surabaya, Machfud Arifin yang dikabarkan positif terpapar corona (Covid-19), akhirnya terjawab.

Melalui zoom meeting bersama Dahlan Iskan, dr Dani Irawan, dan disiarkan live bersama puluhan jurnalis, Machfud menjelaskan secara gamblang mengenai kondisi kesehatanya.

"Saya alhamdulillah bersama Istri saat ini bisa menjelaskan, karena masih ada berita simpang siur dengan kondisi saya, jadi harus virtual dulu saja," ujar Machfud Arifin dalam konferensi pers via daring, Jumat (11/9/2020).

"Kali ini saya ingin sampaikan kondisi saya. Saya dalam kondisi sangat prima, sangat fit, bisa berolahraga. Bisa sepedaan, jalan kaki, satu jam masih bisa," tambahnya.

Lebih lanjut, Machfud Arifin yang pada kesempatan ini didampingi oleh sang Istri, memastikan secara gamblang jika ketika mendaftarkan diri ke KPU Surabaya sudah dinyatakan negatif Covid-19.

"Benar pada tanggal 22 agustus di ring 1 yang tiap hari sama saya dia baru cerita sama saya kalau istrinya kena masalah kesehatan. Ini orang memang tiap hari bersama saya menampung aspirasi warga Surabaya. Ternyata memang akhirnya istrinya kena (Covid-19). Terus hari Senin selanjutnya, dia juga kena," beber Machfud Arifin.

"Kemudian saya punya inisiatif sendiri untuk kontrol sendiri ke dokter. Karena suara saya hilang. Dari hasil pemeriksaan saya tidak ada gejala. Rapid test non reaktif lalu scan toraks hasilnya juga bagus. Hari Rabu tanggal 26 agustus, dokter sudah meminta swab. Saya sudah swab diam-diam. Dan ternyata saya OTG dan positif. Saya lalu melakukan karantina mandiri. Bahkan ketika harus mengambil form B1KWK (rekom) di Jakarta, saya juga tidak berangkat untuk menjaga semua orang. Saya lakukan swab kedua pada hari Sabtu tanggal 29, masih positif OTG. Saya minum obat selama seminggu. Lalu, tanggal 5 saya swab dan dinyatakan negatif. Maka saya memberanikan diri mendaftar dengan menggunakan masker, face shield, sarung tangan," lanjutnya.

Terkait hasil pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pendaftaran Pilwali Surabaya, Dokter Dani Irawan selaku dokter penyakit dalam yang merawat Machfud Arifin memberikan penjelasannya secara ilmiah.

"Saya terus memonitor keadaan beliau. Saya garisbawahi, gejalanya mulai tanggal 24 Agustus. Pasien dengan kondisi gejala ringan, karena suara parau, pada saat itu kami lakukan isolasi," jelas Dokter Dani.

"Berdasarkan aturan WHO, dibutuhkan 10 hari isolasi plus 3 maka dianggap tahapan isolasi dianggap selesai. Maka, jika dihitung mulai tanggal 24 Agustus, tanggal 5 September dianggap sehat," lanjutnya.

Terkait hasil pemeriksaan di RSUD dr Soetomo pada tanggal 7 September, Dokter Dani mengungkapkan penjelasan ilmiahnya. "Hasilnya dianggap terdeteksi. Saat ini, saya mencoba menjelaskan. Memang dari WHO menjelaskan, untuk mendiagnosa tidak ada cara lain dengan menggunakan Swab PCR. Swab hanya untuk mendeteksi fragmen virus itu. Jadi sekalipun swab itu positif, tidak serta merta akan menularkan ke orang lain. Itu dari WHO," bebernya.

"Untuk menularkan ada banyak faktor, misalnya apakah dia akan mereplikasi diri. Biasanya 5 hari setelah itu tubuh akan mengeluarkan antibodi alami. Dalam kaitan ilmiah, kalau sudah 9 hari, terutama dengan pasien gejala ringan, virus akan sulit bisa menyebar," pungkas Dokter Dani.(pan)




Foto : Machfud Arifin didampingi sang istri saat melakukan konfrensi pers melalui meeting zoom.

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni