Skip to main content

Bolak Balik Gagal Seleksi Dirut PD Pasar, Dewan Anggap Pemkot Pemborosan APBD

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Kota Surabaya mengkritisi proses seleksi dirut PD Pasar Surya oleh pemkot Surabaya yang tak kunjung terisi. Dewan Surabaya menilai pemkot tidak serius dalam menyelesaikan proses seleksi hingga tahap akhir.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey menjelaskan, dengan tak terisinya Dirut PD Pasar Surya, walaupun sudah berkali-kali dilakukan proses seleksi dinilai Awey sebagai pemborosan APBD.

"Saya lihat ketidakseriusan Pemkot Surabaya dalam menangani PD Pasar, khususnya saya lihat anggaran untuk proses seleksi dirut itu juga tidak kecil, dan berkali-kali nyeleksi, tapi kenyataannya juga ketika tidak sesuai dengan selera ibu walikota maka hasil seleksi itu juga tidak menjadi pilihan," jelasnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (24/4/2019). 

Awey juga menilai dengan tak terisinya posisi dirut semakin menyebabkan pasar-pasar mengalami kondisi yang semakin tidak layak untuk berdagang, bahkan cenderung membahayakan. 

"Maka kita bisa melihat kondisi fisik yang ada sudah tidak layak dan cenderung membahayakan para pedagang," tuturnya.

Awey sebenarnya mengapresiasi proses seleksi yang dilakukan pemkot Surabaya dengan proses yang terbuka. Namun, ketika setelah dilakukan proses secara terbuka, Awey lantas mempertanyakan bagaimana kriteria yang cocok untuk mengisi jabatan dirut PD Pasar.

Diketahui, Pemkot Surabaya setidaknya sudah 3 kali melakukan proses seleksi.  Sekali seleksi perekrutan dianggarkan Rp 320 Juta. Hingga hari ini, posisi dirut diisi oleh Plt 

"Dan sampai hari ini berganti-ganti pimpinan, itu juga jadi kendala, jadi sekarang itu maunya pemkot itu seperti apa," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...