Edi Rahmat Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya menyampaikan, pansus belum dibentuk, tapi kemarin sudah diserahkan ke Komisi B dan Komisi B masih merapatkan siapa ketua dan siapa anggotanya.
"Kemarinkan paripurnanya gagal dua kali, jadi pansusnya belum dibentuk." ucap Edi, saat dikonfirmasi di gedung DPRD Surabaya, Kamis (11/4/2019).
Mantan Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya menambahkan, perhitungan PBB kan tiap tahun naik terus, perhitungan yang nol koma satu, koma dua naik terus. Yang dibawah Rp 1 M dan Rp 2 M semakin naik, jadi gagasan dari Komisi B untuk merubah perda.
"Supaya ada kejelasan kedepannya untuk masyarakat gitu aja. Jadi dibentuknya pansus seperti itu, bagaimana masyarakat mempunyai satu kejelasan. Supaya PBB ngak naik lagi, karena banyak warga yang mengeluh, setiap tahun naik.." terangnya.
Masih menurut Edi, memang begini, ketika pembangunan semakin meningkat otomatis NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) semakin naik. Saya yakin adanya kenaikan NJOP semua pasti senang lah. Dengan nilai tanah tinggi dan sebagainya.
"Tetapi, berdampak pada pembayaran PBB itu. Dampaknya pada mereka yang tidak produktif, mereka yang tidak punya usaha dan sebagainya. Walaupun NJOP naik tapi mereka tidak punya usaha, inikan kasihan mereka. Jadi secara otomatis PBB naik dilihat dari NJOP nya." papar Edi.
Lanjut politisi Partai Hanura, kalau pakai sistem zona, ya kasihan juga kalau daerah pojokan sama dengan daerah depan, daerah tengah sama dengan yang di depan, dan itu yang harus benar-benar kita kaji. Untuk program pemkot kan cuma penghapusan denda.
"Tapi ini kan nilai-nilai pokoknya yang harus kita bayar berapa. Ini harus ada kepastian, tahun akan datang harus ada kepastian, bahwa masyarakat mampu tanpa harus merubah sistemnya. "pungkasnya. (pan).
Foto : Anggota Komisi B DPRD Surabaya Edi Rahmat
Foto : Anggota Komisi B DPRD Surabaya Edi Rahmat
Comments
Post a Comment