Skip to main content

Program Baru PDAM Tidak Bisa Dinikmati Warga Kelurahan Ujung

SURABAYA (Mediabidik) - Sejumlah warga di perkampungan Kota Surabaya, Jawa Timur, bagian utara mengeluhkan sejak lama belum teraliri jaringan air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seiring manajemen PDAM meluncurkan program pemasangan sambungan baru di rumah-rumah warga secara gratis memperingati HUT ke-726 Surabaya.

"Ada sektar 14 rumah warga di sini sejak lama belum teraliri jaringan PDAM. Kami sudah mengajukan ke PDAM tapi sampai saat ini," kata Ketua RT 9, RW 12, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Mat Kirom, Selasa (2/4/2019).

Menurut dia, PDAM belum bisa memasang sambungan baru karena tidak ada jaringan pipa arteri yang masuk di perkampungan. Untuk itu, ia berharap kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini PDAM Surya Sembada agar memasang jaringan pipa arteri.

"Kalau sudah ada pipa arteri yang masuk di gang-gang, maka warga baru bisa memasang sambungan baru," ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, kebanyakan warga setempat menggunakan air yang bersumber dari sumur bor yang rasanya asin untuk keperluan sehari-hari. Tentunya, kata Kirom, air dari sumur tersebut kurang sehat karena sering kali warga mengalami gatal-gatal.

"Kami minta tolong agar pemerintah pemasangan jaringan pipa arteri di sini," katanya.

Hal sama juga dikatakan Sumarsono, Ketua RT 10, RW 12 Kelurahan Ujung. Ia mengatakan ada sekitar 10 warga di RT-nya yang sejak bertahun-tahun belum teraliri sambungan air PDAM.
"Kalau permintaan sudah sering tapi karena jaringan tidak ada, PDAM tidak bisa memasang. Warga diminta mengajukan ke PDAM secara kolektif. Tapi setelah diajukan tetap belum bisa," katanya.

Mendapati hal itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Syaiful Aidy mendatangi sejumlah warga yang tidak teraliri sambungan air PDAM itu. Menurutnya, PDAM punya target pemasangan jaringan 100 persen di seluruh Surabaya.

"Makanya saya bantu memfasilitasi PDAM supaya bisa mengetahui tempat-tempat yang belum teraliri PDAM," katanya. 

Menurut politikus PAN ini, dua RT di Kelurahan Ujung ini adalah salah satu contoh yang belum teraliri oleh jaringan pipa PDAM. Tentunya, lanjut dia, jika itu bisa disikapi pihak PDAM, maka program PDAM untuk menapai jaringan 100 persen akan cepat teralisasi.

"Sekarang ini kan baru 98 persen. Tentunya PDAM harus jemput bola dengan menelusuri perkampungan warga agar tau mana yang belum teraliri jaringan PDAM," katanya.

Sementara itu, Supervisor Pemasangan Sambungan Air Wilayah Surabaya Timur PDAM Surabaya, Syaiful mengatakan  pihaknya sudah sering mensosialisasikan program PDAM tersebut kepada warga dalam beberapa kegiatan baksos.   

"Kalau ada warga di dua RT Kelurahan Ujung ini belum terpasangan sambungan air, itu karena status tanah yang dipakai warga milik PT Kereta Api. Ini yang tidak bisa kita bantu," katanya.

Namun, lanjut dia, kalau ada rumah warga yang statusnya jelas maka pihaknya akan mengupayakan agar segera memasang jaringan pipa tersiar di perkampungan. "Ini memang urusannya dengan PDAM, kami akan mensuplai jaringan secara gratis mulai dari pipa, aksesoris, pembongkaran paving, pengalian, pengurukan hingga rekondisi," katanya.

Mengenai warga yang tinggal di lahan PT KA, lanjut dia, sebetulnya bisa diatasi dengan program master meter yang bertujuan untuk meningkatkan akses air PDAM yang ditujukan kepada warga yang berpenghasilan rendah bertempat tinggal di wilayah/lokasi yang lokasinya secara teknis maupun adminsitratif tidak dapat dilayani PDAM Surabaya.

"Artinya di perkampungan itu dibuat komunal, baru kemudian ditarik internal untuk orang banyak," katanya.(pan)


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni