Pemkot Gandeng KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi Di Depan Notaris dan PPAT

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam rangka mencegah korupsi disektor pajak jual beli lahan, Pemkot Surabaya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi anti korupsi di depan puluhan notaris se Surabaya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya, Yusron Sumartono mengatakan, sosialisasi ini dalam rangkaian kegiatan sebelumnya soal supervisi pencegahan korupsi di provinsi Jawa Timur, termasuk objeknya juga di Pemkot Surabaya.

Hari ini, kata Yusron, di Pemprov Jatim ada MoU antara Badan Pertanahan Nasional, Derektorat Jenderal Pajak DJP Jatim I, dan Bank Jatim soal proses jual beli lahan dan perolehan hak tanah sertifikasi secara online.

"Jika di Pemkot Surabaya, soal jual beli lahan dikenakan pajak BPHTB, nah soal pajak inilah agar transparansi dengan tujuan tidak terjadi celah korupsi." ujarnya kepada wartawan di sela acara sosialisasi anti korupsi di Gedung Sawunggaling Pemkot Surabaya, Selasa (23/04/19).

Ia menjelaskan, KPK meminta kepada tiga instansi yaitu, BPN, DJP dan Bank Jatim serta Pemkot Surabaya supaya ada komunikasi dan koordinasi setiap pembayaran pajak BPHTB saat jual beli lahan.

Yusron mengatakan, dalam sosialisasi ini Pemkot Surabaya mengundang PPAT dan Notaris selaku pihak ketiga yang memfasilitasi jika ada orang yang ingin jual beli tanah maupun bangunan, atau orang yang mau merubah hak atas bangunan maupun tanah.

"PPAT sudah kita fasilitasi dengan aplikasi dari BPKPD, agar proses sertifikasi tanah prosesnya lebih cepat dan tidak terjadi tindak korupsi, karena prosesnya transparan.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog