Skip to main content

Pemkot Gandeng KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi Di Depan Notaris dan PPAT

SURABAYA (Mediabidik) - Dalam rangka mencegah korupsi disektor pajak jual beli lahan, Pemkot Surabaya bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi anti korupsi di depan puluhan notaris se Surabaya. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya,  Yusron Sumartono mengatakan, sosialisasi ini dalam rangkaian kegiatan sebelumnya soal supervisi pencegahan korupsi di provinsi Jawa Timur, termasuk objeknya juga di Pemkot Surabaya.

Hari ini, kata Yusron, di Pemprov Jatim ada MoU antara Badan Pertanahan Nasional, Derektorat Jenderal Pajak DJP Jatim I, dan Bank Jatim soal proses jual beli lahan dan perolehan hak tanah sertifikasi secara online.

"Jika di Pemkot Surabaya, soal jual beli lahan dikenakan pajak BPHTB, nah soal pajak inilah agar transparansi dengan tujuan tidak terjadi celah korupsi." ujarnya kepada wartawan di sela acara sosialisasi anti korupsi di Gedung Sawunggaling Pemkot Surabaya, Selasa (23/04/19).

Ia menjelaskan, KPK meminta kepada tiga instansi yaitu, BPN, DJP dan Bank Jatim serta Pemkot Surabaya supaya ada komunikasi dan koordinasi setiap pembayaran pajak BPHTB saat jual beli lahan.

Yusron mengatakan, dalam sosialisasi ini Pemkot Surabaya mengundang PPAT dan Notaris selaku pihak ketiga yang memfasilitasi jika ada orang yang ingin jual beli tanah maupun bangunan, atau orang yang mau merubah hak atas bangunan maupun tanah.

"PPAT sudah kita fasilitasi dengan aplikasi dari BPKPD, agar proses sertifikasi tanah prosesnya lebih cepat dan tidak terjadi tindak korupsi, karena prosesnya transparan.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Warga Pengampon Dapati Money Politik Dari Pendukung Paslon No 01

Mediabidik.com - Beberapa jam menjelang coblosan Pilkada Surabaya 2020, praktik politik uang mulai terjadi. Seperti yang disampaikan Muhammad Rosul, salah satu warga Pengampon, kelurahan Bongkaran, mengungkapkan dirinya mendapatkan dua amplop berisi uang untuk mencoblos paslon nomor urut 01. "Saya dapat dua amplop dari Pak Sugeng, ia tetangga saya yang menjadi tim sukses 01," kata Rosul Selasa malam (8/12/20). "Di rumah saya ada empat suara, sekarang masih dikasih dua, nanti katanya mau dikasih lagi dua kekurangannya," lanjutnya.  Rosul menambahkan, Sugeng tidak tahu jika dirinya adalah pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Selama ini memang tidak terlalu aktif dalam proses pilwali karena sibuk mengurusi tokonya yang ada di Pasar Pecindilan.  "Kampung saya memang banyak pendukung 01, yang mengkoordinir ya Pak Sugeng itu. Saya cek ke tetangga, semuanya diberi amplop, masing-masing berisi uang Rp 30 ribu," lanjutnya.  Rosul menyatakan akan melaporkan temuan te

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November