Skip to main content

Kesulitan Biaya Berobat Untuk Anaknya, Ibu Balita Azkiya Wadul Dewan

SURABAYA (Mediabidik) - Kesulitan biaya berobat ke RS Jantung Harapan Kita Jakarta, orang tua balita Azkiya Nur Annisa (22 bulan) mengadu ke DPRD Kota Surabaya. Balita Azkiya, didiagnosa menderita TOF Post Pecutaneous Transcatheter Ballon Valvuloplasty (PTBV) + Ps Berat. Pihak orang tua sudah membawa balita Azkiya ke RSUD dr M Soewandhie, namun karena keterbatasan peralatan, balita tersebut di rujuk ke RSU Dr Soetomo dan untuk penanganan lebih lanjut dirujuk Jakarta.

Diceritakan Tri Setyarini (34), ibu kandung balita Azkiya, awal penyakit anaknya diketahui saat berumur dua bulan. Saat itu jari-jari Azkiya terlihat membiru, lalu dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan awal. Hingga akhirnya balita Azkiya menjalani perawatan di RSU Dr Soetomo karena diagnosa kelainan jantung. Bahkan setelah menjalani CT-Scan, ditemukan pula kelainan lain pada pembuluh darahnya. 

Selama hampir dua tahun menjalani perawatan di Dr Soetomo, untuk mencari perbandingan diagnosa, pihak Dr Soetomo menyarankan balita Azkiya dirujuk ke RS Jantung Harapan Kita Jakarta. Hal inilah yang membuat berat pasangan tersebut, sebab mereka butuh biaya hidup selama berobat di Jakarta. 

Rini, sapaan akrab Tri Setyarini, sehari-hari hanya sebagai pekerja di percetakan Titanium, Jl Kali Rungkut. Sementara suaminya Achmad Rusli (36) hanya sebagai ojek online. Tentu saja kehidupan warga yang ber-KTP di Jalan Ngagel Rejo 1/14 dan tinggal di kawasan Jl Tambak Wedi Baru XVI Surabaya ini sangat kekurangan. Apalagi Rini hanya digaji jika dia masuk bekerja, sementara dia juga tak bisa berlama-lama berada di Jakarta.

"Saya sudah pernah ke Jakarta ke RS Jantung Harapan Kita, tapi hanya tiga hari saja. Padahal kata dokter di sana, saya diharuskan untuk tinggal lebih lama. Mau ginama lagi, wong biaya yang kami miliki hanya mampu sampai tiga hari saja," ujar Rini didampingi suaminya, Kamis (11/4/2019).

Lebih lanjut dia menjelaskan, selama di Jakarta, dokter setempat juga mendiagnosa anaknya terserang cerebral palsy. Hal itu berdasarkan kondisi balita Azkiya yang terlihat terhambat tumbuh kembangnya.
Untuk itulah, berdasarkan kondisi keluarga yang selama ini berobat menggunakan BPJS Kesehatan, meminta bantuan semua pihak. 

"Kami minta bantuan Wali Kota Surabaya, Gubernur Jatim, Kepala BPJS Kesehatan KCU Surabaya, wartawan dan donatur di Surabaya yang bisa meringankan beban keluarga kami untuk berobat di Jakarta. Kami benar-benar tak mampu, kami hanya butuh biaya untuk berobat di Jakarta," ungkap Rini yang tak mau pengobatan anaknya terhenti.

Di DPRD Surabaya, setelah bertemu dengan anggota dewan, Vincensius Awey, pihak Dr Soetomo melalui dr Joni Wahyuhadi menegaskan jika pihaknya masih mampu menangani hal tersebut. Bahkan dr Joni menegaskan, untuk ke RS Jantung Harapan Kita adalah keinginan orang tua balita Azkiya sebagai second opinion.

"Terkait penanganan balita Azkiya, dr Joni menyarankan pada Senin (15/4/2019) agar orang tua balita untuk meneruskan pengobatannya di Dr Soetomo. Bahkan Rini diminta untuk menggunakan SKTM agar seluruh biaya pengobatannya tercover pemerintah," jelas Awey.  (pan)  


foto: Rini dan balita Azkiya saat ditemui anggota Komisi C  DPRD Visensius Awey

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni