Laporan tersebut terkait tidak adanya suara caleg untuk DPRD Kota Surabaya di form C1, namun tetap di tandatangani oleh petugas KPPS.
Ketua DPC PPP Kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, suara Caleg di form C1 yang kosong tetapi di tandatangani oleh petugas KPPS bukan hanya melanggar secara administratif, tapi juga melanggar secara hukum.
"Pelanggaran hukum secara masif yang dilakukan KPPS akan kami laporkan ke Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim secepatnya." ujarnya kepada wartawan di kantor DPC PPP Kota Surabaya, Selasa (23/04/19).
Ia menilai KPPS di Surabaya melakukan kesalahan fatal yaitu, menandatangani form C1 dengan tinta basah, meski di form tersebut kosong tidak ada suara caleg. "Dan ini bukan hanya PPP, namun caleg dari partai lain juga bernasib sama." tegasnya.
Lebih lanjut politisi senior PPP Kota Surabaya ini mengatakan, saat ini kami sedang memperbanyak temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS, bekerjasama dengan pimpinan partai politik lainnya, untuk selanjutnya bersama-sama kita akan laporkan KPPS ke kepolisian.
"Ini jelas bukan hanya pelanggaran administrasi, tapi juga hukum. Karena melanggar hukum ya tentunya kami laporkan ke pihak berwajib." kata Buchori Imron.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya tersebut mengatakan, dirinya tidak menuduh salah satu tim partai yang melakukan kecurangan surat suara, melainkan KPPS yang ceroboh karena bukan cuma satu atau dua KPPS, melainkan puluhan KPPS yang masif lakukan tanda tangan basah di form C1, tapi tidak ada suara calegnya.
Kecurangan, kata Buchori Imron, bisa dilihat dari kehadiran pemilih yang akan mencoblos dibilik suara. Jika banyak yang hadir, mengapa banyak suara caleg yang tidak ada di form C1 dan malah di tandatangani oleh petugas KPPS.
"Jelas sekali ini keteledoran petugas KPPS, oleh karena itu kami akan melaporkan hal ini ke kepolisian." ungkapnya. (pan)
Foto : Ketua DPC PPP Surabaya Buchori Imron
Foto : Ketua DPC PPP Surabaya Buchori Imron
Comments
Post a Comment