PKB Surabaya Dukung Rekom Bawaslu Hitung Ulang Surat Suara Pemilu

SURABAYA (Mediabidik) - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya mendukung penuh surat rekomendasi Bawaslu Surabaya, agar digelar penghitungan ulang suara Pemilu 2019 di seluruh TPS di Surabaya.

Ketua DPC PKB Kota Surabaya, Musyafak Rauf mengatakan, karena banyaknya penggelembungan surat suara yang disinyalir dilakukan oleh PDI Perjuangan, maka PKB dan enam Parpol lainnya mendorong penuh agar secepatnya dilakukan penghitungan ulang.

"Hitung ulang di semua TPS yang ada di Surabaya." tegasnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (22/04/19).

Ia menjelaskan, sebenarnya temuan kami dilapangan hanya 60 TPS atau Kelurahan yang terjadi kecurangan penggelembungan surat suara, namun rekomendasi Bawaslu malah menjelaskan hitung ulang suara di semua TPS yang jumlahnya 8.116 TPS di Surabaya.

Musyafak Rouf menambahkan, kecurangan penggelembungan hasil suara pemilu 17 April 2019 kemarin, bisa mencapai 32%, dari total 8.116 TPS yang ada di Surabaya. "Namun 32% ini jika dibiarkan jelas mencederai demokrasi." terangnya.

Dirinya mengatakan, PKB harus kencang mengawal hasil suara pemilu karena jika tidak maka pemenang tunggal dalam hal ini PDI Perjuangan Kota Surabaya akan semakin semena-mena terhadap kecurangan-kecurangan pemilu.

"Saat ini yang baru kita permasalahkan hasil suara Pileg, belum suara Pilpres. Namun jika teman-teman di parpol lain menemukan kecurangan suara Pilpres, ya monggo kita gugat juga suara Pilpres." ungkapnya. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog