Skip to main content

KPU Surabaya Siap Gelar PSU Di Dua Tempat

SURABAYA (Mediabidik) – KPU Kota Surabaya siap menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU. Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, Jumat (26/4) mengatakan, PSU dilakukan di dua tempat, yakni TPS 28 Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar dan TPS 11 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri. Pemungutan suara ulang dilaksanakan, Sabtu (27/4). Nur Syamsi mengatakan, hingga saat ini seluruh logistik yang dibutuhkan pada pemungutan sudah siap.

"Sore ini didistribusikan ke PPS di tingkat kelurahan di kawal aparat Polrestabes Surabaya," terangnya.

Dari PPS, logistik PSU akan didistribusikan ke TPS dengan pengawalan pengamanan dari Polsek setempat. Nur Syamsi memperkirakan, malam sebelum pemungutan logistik sampai di TPS. "Insya Allah malam ini sudah sampai," ujarnya.

Tak hanya logistik, menurut Ketua KPU Surabaya ini, tempat pemungutan suara hingga para petugas yang akan bertugas juga sudah siap. Ia menyatakan, berapapun pemilih yang menggunakan hak politiknya nanti, pelaksanaannya sesuai prosedur yang ada dalam aturan.
"Undangan sudah disampaikan ke pemilih," kata Syamsi

Form pemberitahuan C-6 disampaikan sehari setelah keluarnya rekomendasi bawaslu untuk menggelar pemungutan suara ulang. Sesuai mekanisme undangan disampaikan ke PPS kemudian ke KPPS. "Selanjutnya KPPS memberikan C-6 ke pemilih," sebutnya

Nur  Syamsi mengatakan, berdasarkan aturan pemilIh yang mendapatkan undangan adalah mereka yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tambahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus). 

"DPTB kan pemilih luar dapil, bagaimana mendistribusikannya. Dan penyebab PSU kan tidak disebabkan pemilih DPT dan DPK ?," tegasnya

Ia mengatakan, bahwa sesuai aturan PSU dilaksanakan sekali di TPS. Untuk mengantisipasi, agar kejadian tak terulang petugas KPPS mendapatkan bimbingan teknis kembali dari PPK. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...