Skip to main content

Surat Edaran Penerimaan CPNS 2018 Disinyalir Hoax

SURABAYA (Mediabidik) - Beredarnya surat edaran penetapan E-Formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Non PNS dan Tenaga Kontrak Pengangkatan CPNS Tahun 2016 - 2019 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI di media sosial. Perlu diragukan keabsahannya. 

Mia Santi Dewi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya saat dikonfirmasi terkait surat edaran tersebut mengatakan, prosedur sesuai MenPAN harus ada pengajuan, sedangkan kita pengajuan sudah nanti ada undangan dari MenPAN, kalau ngak sosialisasi atau formasi yang disetujui berapa. 

" Nanti, kita ajukan lagi, masing-masing penempatannya berapa dan kemana saja dan itu butuh waktu panjang, "terang Mia, Rabu (6/6/2018).

Saat ditanya terkait pengajuan formasi yang diajukan oleh Pemkot Surabaya apa sudah sesuai dengan formasi yang tercantum di surat edaran sebanyak 537, Mia menjelaskan, " Seingatku 513. Itu termasuk tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis lain. Ucapnya. 

Perihal surat edaran yang beredar di media sosial, dia menyampaikan agar di kroscek terlebih dulu kebenarannya. " Tapi aku belum kroscek ke MenPAN, dan aku rasa itu tidak benar. Karena itu sudah pernah beredar juga sebelumnya, beberapa bulan yang lalu. "ungkapnya. 

Lanjut mantan Kabid Kepegawaian Pemkot Surabaya, biasanya kalau kita terima formasi pasti ada undangan, dan disampaikan secara tertulis. " Aku pernah lihat itu (Surat Edaran - ref) beberapa bulan yang lalu. Terkait kebenarannya harus di kroscek dulu si webnya MenPAN."pungkasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni