KPU Mulai Distribusikan Surat Suara ke 31 Kecamatan di Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) – Serangkaian tahapan logistik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 telah mencapai puncaknya yaitu pendistribusian surat suara. Selama 2 (dua) hari yakni tanggal 22 – 23 Juni 2018 KPU Surabaya distribusikan surat suara ke 31 (tiga puluh satu) Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

Satu harinya sebanyak 8 (delapan) armada transportasi berupa mobil pick up dikerahkan untuk mengirimkan surat suara. Pada hari ini, Jumat (22/06/2018) sebanyak 16 (enam belas) kecamatan yang mendapat giliran pengiriman surat suara. Keenam belas Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Wonocolo, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, Gubeng, Genteng, Tambaksari, Mulyorejo, Bulak, Kenjeran, Simokerto, Semampir, Pabean Cantian, Krembangan, dan Bubutan.

Sebelum pengiriman surat suara yang pertama kali ke Kecamatan Wonocolo, tepat pukul 08,00 WIB, dilakukan seremonial oleh Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik, Miftakul Gufron dengan pengibaran bendera KPU Kota Surabaya sebagai simbol armada transportasi yang digunakan siap diberangkatkan.

"Surat suara siap dikirim menuju Kecamatan Wonocolo, semoga diberi kelancaran hingga sampai tujuan," tutur Gufron.

Proses pengiriman surat suara tersebut dikawal ketat oleh Polsek sesuai wilayah Kecamatan masing-masing. Setelah sampai di Kecamatan, dilakukan penghitungan surat suara yang melibatkan petugas PPS, PPL, PPK, Panwascam, dan Polsek dengan diawasi oleh staf KPU Surabaya yang bertugas.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog