Satgas KGB kerahkan 100 kader di 38 Kab/Kota Jatim bantu aparat brantas Gafatar

Chusainuddin anggota komisi B DPRD Jatim

SURABAYA ( Media Bidik ) – Munculnya organisasi masyarakat "Gabungan Fajar Nusantara" ( Gafatar) yang dinyatakan MUI sebagai organisasi aliran sesat menjadi perhatian serius dari aparat kepolisian untuk menertibkan keberadaan arganisasi sesat tersebut, pasalnya dari pengakuan masyarakat yang melaporkan hilangnya anggota keluarganya ketika bergabung dengan organisasi Gafatar tersebut hingga sekarang tidak jelas keberadaanya.

Satuan Tugas (Satgas) yang tergabung dalam Garda Bangsa Jatim ikut mengecam keberadaan aliran sesat Gafatar ,karena banyak keluaga masyarakat khususnya Jawa timur yang hilang akibat bergabung dengan aliran tersebut.

Satgas Komando Garda Bangsa Jatim Chusainuddin S,Sos menegaskan,pihaknya merasa prihatin terhadap masyarakat Jawa Timur atas hilangnya anggota keluarganya yang bergabung dengan Gafatar. " Saya perintahkan kepada anggota Garda Bangsa yang berada 38 Kab/Kota di Jawa timur untuk membantu aparat kepolisian menemukan dan membrantas organisasi masyarakat yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) tersebut," tegasnya .

Chusainuddin yang juga sebagai wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim ini mengingatkan kepada masyarakat agar tak segampang menerima ajakan dari orang yang tidak dikenal untuk bergabung dalam suatu aorganisasi yang tak jelas, dalam masalah ini pihaknya sudah mengerahkan 100 anggota kader Garda Bangsa untuk bersiap membantu aparat kepolisian." Satgas Komando Garda Bangsa sudah menyiapkan tiga ribu lebih kader Garda Bangsa yang berada di seluruh Kabupaten/Kota Jatim dalam membantu aparat kepolisian dan mendesak agar aparat menindak tegas organisasi sesat Gafatar sesuai aturan hukum yang berlaku," tandasnya.( rofik )

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog