Skip to main content

Dianggap Tidak Tepat Sasaran,Dewan desak Diknas Jatim Evaluasi Bantuan pendidikan

Muhamad Fawaid anggota komisi B Jatim
SURABAYA ( Media Bidik )  – Program Gubernur Jatim Soekarwo tentang bantuan dana hibah untuk pendidikan pembangunan di SMK mini Jawa Timur yang semestinya diprioritaskan di pondok pesantren ternyata disinyalir masih banyak ditemukan penyimpangan terhadap penggunaanya, hal ini diungkapkan anggota DPRD Jatim ketika menerima keluhan dari beberapa pihak sekolah SMK mini yang berada di daerah Jember dan Lumajang.

Muhammad. Fawaid ,SE,M.Sc  politisi Fraksi Gerindra mengungkapkan, sepertinya bantuan pembangunan SMK mini di lihat masih tidak tepat sasaran, pasalnya dari laporan yang ia terima ,ternyata masih banyak SMK mini untuk pembangunan pondok pesantren belum dapat bantuan,bahkan justru SMK umum yang bukan domain pondok pesantren mendapatkan bantuan dana hibah SMK mini.

"Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri,di Jember ada SMK mini yang hanya nonot pasang plang papan nama "Pondok Pesantren Baitu Rahman Jember" saja, padahal keberadaan SMK tersebut gak jelas, namun justru SMK tersebut mendapatkan bantuan dana hibah dari Dinas Pendidikan Jawa Timur," ungkap Gus Waid di gedung DPRD Jatim,Rabu(20/1).

Politisi yang selalu vocal diantara rekan sejawatnya ini juga menemukan adanya beberapa SMK di Jember dan Lumajang  yang menerima dana hibah secara bersamaan dari APBD Jatim maupun APBN, artinya bantuan ini terkesan tumpang tindih alias dobel bantuan.

" Masih banyak SMK mini yang berharap mendapat bantuan, kenapa kok bisa satu sekolah mendapatkan bantuan dobel atau tumpang tindih, ini jelas melanggar Pergub Jatim, dan saya menilai ada permainan data yang sengaja di lakukan di kalangan interen Dinas Pendidikan Jatim," tegasnya.

Karena itu sebagai fungsi pengawasan, dirinya meminta Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman ikut proaktif awasi saluran bantuan danah hibah ke sekolah SMK mini sesuai peruntukan nya,sebab sesuai program Gubernur yang memberikan bantuan hibah bagi SMK mini yang berada di lingkungan Pondok Pesantren," Jika ini tidak dijalankan sesuai Pergub maka Kadiknas Jatim tidak menjalankan amanah Gubernur," terang Fawaid yang mengaku putra pengasuh Pondok Pesantren ternama di Jember Al'Qodiri.( rofik )
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more