Skip to main content

Lilik Arijanto” 2016 Penyerapan Anggaran Lebih Baik Lagi”

foto Lilik Arijanto Kabid Pemukiman DCKTR
SURABAYA (Media Bidik) – Walaupun sudah bisa mencapai target 94,6 persen dengan paket pekerjaan sebanyak 200 paket, baik pekerjaan Fisik, Pengawasan dan Perencanaan dengan total anggaran sebesar Rp 510 milliar di tahun 2015 lalu. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) pemkot Surabaya  masih belum merasa puas dan berharap setiap tahun dalam penyerapan anggaran lebih baik lagi.

Seperti yang diungkapkan Lilik Arijanto Kabid Pemukiman sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DCKTR pemkot Surabaya mengatakan." Penyerapan anggaran untuk tahun 2015 lalu, 94.6 persen dengan nilai anggaran  Rp 510 milliar untuk dua ratus paket pekerjaan baik  Fisik, Pengawasan dan Perencanaan dan ada peningkatan lima persen dari tahun sebelumnya, karena ditahun 2014 lalu penyerapan anggaran mencapai 89 persen  dengan nilai anggaran Rp 470 milliar, untuk tahun 2016 ini anggarannya sekitar Rp 500 milliar dan untuk target sembilan puluh persen tergantung dari sisa lelangnya dipergunakan apa ngak,  karena target yang ideal adalah delapan lima persen karena sisa lelangnya bisa digunakan untuk kebutuhan tahun berjalan,"terangnya.

Masih menurut Lilik," Biasanya sisa lelangnya dimanfaatkan untuk kebutuhan SKPD lain, bisa Diskominfo, Dispora maupun untuk kebutuhan Pilkada,  karena anggaran kita juga mencakup SKPD lain yang ada dalam naungan kita, untuk semua itu ada beberapa tahapan yang harus dialalui diantaranya, melalui DPA( Daftar Pagu Anggaran) biasanya dibulan Oktober – November satu tahun sebelumnya, melalui Lelang, Pelaksanaan dan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) biasanya dibulan Juli – Agustus, harapannya untuk penyerapan di anggaran di PU DCKTR setiap tahun lebih baik,"imbuhnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni