Komisi E DPRD Jatim desak Dindik segera realisasikan bantuan untuk sekolahan

Anggota Komisi E DPRD Jatim Benjamin Kristianto

SURABAYA ( Media Bidik) - Masih banyaknya beberapa sekolahan yang belum menerima bantuan anggaran untuk pembangunan perbaikan gedung sekolahan ataupun alat pendidikan harus segera di realisasikan, karena bulan oktober kemarin semestinya sudah masuk dalam APBD baru yakni anggaran tahun 2016 .

Menurut dr. Benjamin Kristianto Mars Anggota Komisi E DPRD Jatim yang menangani Pendidikan mengakui, sampai saat ini dirinya banyak menerima masukan dari pihak sekolah - sekolah yang ada di Jawa Timur terkait masih belum diterimanya bantuan untuk sekolahan . " Hal ini tidak bisa di biarkan berlarut-larut, karena banyak sekolah yang menunggu dan berharap mendapat bantuan dari dinas terkait yakni Dinas Pendidikan ," tegas dr.Beny,Jum'at ( 8/1).

Legislator asal Fraksi Gerindra ini meminta untuk dinas terkait segera mengeluarkan bantuan anggaran untuk sekolah yang ada di Jawa Timur segera direalisasikan, sehingga tak ada lagi sekolah yang berharap bantuan untuk pembangunan gedung sekolah terbengkalai.

Jika anggaran tersebut tidak segera di realisasikan ,akan ditakutkan terjadi penyelewengan atau penyimpangan anggaran sebab itu sangat rawan sekali. " Saya takut jika anggaran yang sudah ada tapi faktanya masih ngendok atau terhenti,dan ini patut di duga akan terjadi penyelewengan anggaran,akhirnya dunia pendidikan lah yang akan menjadi korban," tegasnya.

Karena itu, mantan direktur Rumah Sakit ternama di Surabaya RS.William Both ini mendesak kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk segera mencairkan atau mengeluarkan anggaran untuk kepentingan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur .( rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog