Skip to main content

Komisi D Jatim Ragu Proyek JLS tuntas tahun 2019

Hamy Wahyunianto anggota komisi D Jatim
SURABAYA ( Media Bidik )  – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa timur  yang akan merampungkan pembangunan Jalus Lintas Selatan ( JLS) pada tahun 2019 hanya pepesan belaka, pasalnya dari total anggaran sebersar 5,5 triliiun yang dibutuhkan untuk penyelesaian infrastruktur jalan di wilayah selatan ternyata masih mendapatkan bantuan dari dana pusat sebesar 190 milliar, artinya masih jauh dari harapan.

Drh.H.Hamy wahyunianto, MM Wakil Ketua Komisi D yang menangani dibidang Pembangunan merasa sanksi atas pernyataan Gubernur Jatim Soekarwo yang mengatakan di depan wakil rakyat Jatim ketika sidang Paripurna tanggal 10 nopember 2015 kemarin ,yang mana akan berjanji menyelesaikan pembangunan JLS pada akhir tahun 2019 mendatang.

" Kami dari Komisi D DPRD Jatim pesimis kalau pembangunan infrastruktur JLS akan selesai pada masa akhir jabatan Gubernur Soekarwo, karena anggaran yang ada masih jauh dari harapan, meskipun kami sudah mencoba menagih kepada pusat agar diberikan bantuaan anggaran untuk menyelesaikan JLS tersebut," terang Ustad Hamy di ruang Komisi D DPRD Jatim.

Seperti diketahui pembangunan JLS saat ini penyelesaiannya sekitar 60% dari proyek sepanjang 673 km, itu artinya masih kurang 40%  lagi sisa penggarapan jalan tersebut, belum lagi terkendala soal pembebasan lahan milik warga atau perhutani yang masih polemik." Sudah seharusnya terhadap masalah pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ kota setempat, karena sudah disediakan anggaran pada PAPBD kab/Kota meskipun tak banyak," ucap nya

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menekankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim  supaya terus ngebut melakukan pembangunan jalan di wilayah selatan Jawa Timur, karena JLS ini nantinya jika selesai akan membantu mendongkrak perekonomian masyarakat Jatim baik dari segi pariwisata maupun perekonomiannya.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...