Skip to main content

Komisi D minta PU Pengairan Jatim maksimalkan pembangunan saluran air

Khozana Hidayati anggota Komisi D fraksi PKB
SURABAYA ( Media Bidik) – Hampir di semua daerah Jatim mengalami banjir karena kurang maksimalnya pembangunan saluran air ketika musim penghujan tiba dan hal ini menjadi perhatian yang serius bagi para wakil rakyat yang duduk  di DPRD Jatim agar dinas terkait untuk segera mengoptimalkan pembangunan saluran air untuk air hujan.

Khozanah Hidayati,SP  Anggota komisi D yang membidangi Pembangunan mengatakan, saat ini daerah yang mengalami banjir disebabkan kurang adanya saluran air yang berfungsi secara maksimal." Seperti banjir yang terjadi didaerah Tuban, khususnya di daerah bantaran karena kirimam dari sungai bengawan solo yang terlalu deras dan di sana untuk saluran air tidak ada sehingga menyebabkan banjir dan longsor yang luar biasa," ucapnya.

Ibu muda yang selalu energik ini menegaskan, jika Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Pengairan Provinsi Jawa Timur serius melakukan gebrakan terobosan melakukan pembangunan saluran air ,maka bisa dipastikan bisa meminimalisir bencana banjir yang melanda ketika musim penghujan tiba." PU Pengairan Jatim harus mengantisipasi dengan membangun saluran air secara serius, apalagi Hujan tahun ini diperkirakan akan terjadi atensitas yang tinggidan cukup deras, ini bisa dipastikan akan terjadi banjir yang hebat akibat kiriman dari daerah yang lebih tinggi," tegas Khozanah.

Politisi cantik asal Fraksi PKB ini juga meminta kepada  Pemkab/Kota harus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dalam menanggulangi bencana banjir agar bisa mengatasinya , dan yang paling penting agar PU Pengairan Jatim melakukan terobosan baru dengan gencar melakukan pembangunan saluran air secara maksimal agar musim penghujan datang tak lagi mengalami banjir,jelasnya.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni