Skip to main content

Komisi D minta PU Pengairan Jatim maksimalkan pembangunan saluran air

Khozana Hidayati anggota Komisi D fraksi PKB
SURABAYA ( Media Bidik) – Hampir di semua daerah Jatim mengalami banjir karena kurang maksimalnya pembangunan saluran air ketika musim penghujan tiba dan hal ini menjadi perhatian yang serius bagi para wakil rakyat yang duduk  di DPRD Jatim agar dinas terkait untuk segera mengoptimalkan pembangunan saluran air untuk air hujan.

Khozanah Hidayati,SP  Anggota komisi D yang membidangi Pembangunan mengatakan, saat ini daerah yang mengalami banjir disebabkan kurang adanya saluran air yang berfungsi secara maksimal." Seperti banjir yang terjadi didaerah Tuban, khususnya di daerah bantaran karena kirimam dari sungai bengawan solo yang terlalu deras dan di sana untuk saluran air tidak ada sehingga menyebabkan banjir dan longsor yang luar biasa," ucapnya.

Ibu muda yang selalu energik ini menegaskan, jika Dinas Pekerjaan Umum ( PU ) Pengairan Provinsi Jawa Timur serius melakukan gebrakan terobosan melakukan pembangunan saluran air ,maka bisa dipastikan bisa meminimalisir bencana banjir yang melanda ketika musim penghujan tiba." PU Pengairan Jatim harus mengantisipasi dengan membangun saluran air secara serius, apalagi Hujan tahun ini diperkirakan akan terjadi atensitas yang tinggidan cukup deras, ini bisa dipastikan akan terjadi banjir yang hebat akibat kiriman dari daerah yang lebih tinggi," tegas Khozanah.

Politisi cantik asal Fraksi PKB ini juga meminta kepada  Pemkab/Kota harus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dalam menanggulangi bencana banjir agar bisa mengatasinya , dan yang paling penting agar PU Pengairan Jatim melakukan terobosan baru dengan gencar melakukan pembangunan saluran air secara maksimal agar musim penghujan datang tak lagi mengalami banjir,jelasnya.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...