Skip to main content

Garda Bangsa Jatim desak aparat hukum tindak tegas Gafatar

Ka'bil Mubarok Ketua Garda Bangsa Jatim
SURABAYA ( Media Bidik) - Munculnya organisasi masyarakat Gafatar yang menghebohkan publik harus di sikapi secara serius oleh pemerintah dan aparat keamanan, pasalnya meskipun Gafatar akhir akhir ini kiprahnya bergerak tentang kegiatan kemanusiaan seperti bhakti sosial ,namun faktanya banyak korban dari masyarakat yang melaporkan ke pihak polisi terkait hilangnya keluarga korban ketika bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara ( Gafatar) tersebut.

H.M. Ka'bil Mubarok M.Hum,SH,I Ketua Garda Bangsa Jatim menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur agar berhati-hati terhadap tawaran untuk ikut bergabung dengan suatu keorganisasian masyarakat, meskipun dalam tujuannya organisasi tersebut mengajak tentang kegiatan sosial." saya sendiri heran mengapa organisasi Gafatar ini membawah kebaikan atas nama Tuhan, mudanya masyarakat kita di bohongi, karena itu masyarakat harus cerdas dan waspada ,siapa pemimpin organisasi tersebut dan apa latar belakang berdirinya," tegas Ka'bil di DPW PKB Jatim,Rabu( 13/1).

Sebagai kader NU dan Ketua Garda Bangsa Jatim , Ia mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut karena ajarannya sudah menyesatkan agama, apalagi Majelis Ulama Indonesia(MUI) sudah menyatakan Gafatar aliran sesat. Karena itu , terang Ka'bil Mubarok yang juga anggota DPRD Jatim Fraksi PKB mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas organisasi Gafatar sesuai aturan hukum yang berlaku,karena sepertinya Gafatar menjadi lifestyle atau gaya hidup ngawur dalam ajarannya yaitu menyesatkan.( rofik)
        

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...