Skip to main content

Garda Bangsa Jatim desak aparat hukum tindak tegas Gafatar

Ka'bil Mubarok Ketua Garda Bangsa Jatim
SURABAYA ( Media Bidik) - Munculnya organisasi masyarakat Gafatar yang menghebohkan publik harus di sikapi secara serius oleh pemerintah dan aparat keamanan, pasalnya meskipun Gafatar akhir akhir ini kiprahnya bergerak tentang kegiatan kemanusiaan seperti bhakti sosial ,namun faktanya banyak korban dari masyarakat yang melaporkan ke pihak polisi terkait hilangnya keluarga korban ketika bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara ( Gafatar) tersebut.

H.M. Ka'bil Mubarok M.Hum,SH,I Ketua Garda Bangsa Jatim menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur agar berhati-hati terhadap tawaran untuk ikut bergabung dengan suatu keorganisasian masyarakat, meskipun dalam tujuannya organisasi tersebut mengajak tentang kegiatan sosial." saya sendiri heran mengapa organisasi Gafatar ini membawah kebaikan atas nama Tuhan, mudanya masyarakat kita di bohongi, karena itu masyarakat harus cerdas dan waspada ,siapa pemimpin organisasi tersebut dan apa latar belakang berdirinya," tegas Ka'bil di DPW PKB Jatim,Rabu( 13/1).

Sebagai kader NU dan Ketua Garda Bangsa Jatim , Ia mendesak kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi tersebut karena ajarannya sudah menyesatkan agama, apalagi Majelis Ulama Indonesia(MUI) sudah menyatakan Gafatar aliran sesat. Karena itu , terang Ka'bil Mubarok yang juga anggota DPRD Jatim Fraksi PKB mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas organisasi Gafatar sesuai aturan hukum yang berlaku,karena sepertinya Gafatar menjadi lifestyle atau gaya hidup ngawur dalam ajarannya yaitu menyesatkan.( rofik)
        

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni