Skip to main content

Komisi E Desak Dinkes Jatim Perketat Ijin Pengobatan Alternatif

SURABAYA ( Media Bidik )  – Maraknya pengobatan alternatif di Jawa Timur harus ditertibkan karena banyak pengobatan alternatif tidak bisa dipertangungjawabkan, apalagi Provinsi Jawa Timur baru memiliki Perda SKP ( Sistem Kesehatan Provinsi) salah satu komponennya aturan Perda tersebut mengatur tentang pengobatan - pengobatan alternatif dan klinik yang berpraktek di wilayah Jawa Timur harus mendapatkan ijin dari Dinas kesehatan Jawa Timur dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jatim.

Menurut Dr.Benyamin Kristiant Mars Anggota Komisi E DPRD Jatim membidangi Kesehatan menegaskan bahwa dalam waktu dekat perijinan pengobatan alternatif harus di perketat, hal ini dilakukan sebagai antisipasi tindakan mal praktek seperti kejadian pengobatan alternatif yang terjadi di Jakarta hingga menewaskan pasien, apalagi sekarang era Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA) telah berlangsung." Jika ini tidak di tertibkan,maka di kawatirkan akan masuk semua pengobatan alternatif asing baik sistem pengobatannya maupun dokter asing yang kemampuannya perlu di pertanyakan ," terang dr.Beny.

Komisi E juga menghimbau kepada masyarakat apabila mencurigai jika ada pengobatan alternatif  yang tak mengantongi ijin dari Dinas Kesehatan untuk segera melaporkan ke Dinkes setempat atau para wakil rakyat di DPRD Jatim," Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Sudah memiliki Perda SKP maka pihaknya berharap kepada pengobatan alternatif dan klinik segera mengajukan ijin ke Dinas kesehatan di kabupaten/Kota setempat," paparnya.

Politisi Gerindra sekaligus berprofesi sebagai dokter tersebut  mengingatkan kepada masyarakat apabila berobat ke alternatif  pilihlah pengobatan alternatif yang sudah berijin ," Saya pernah mendapati seorang pasien penderita batu ginjal yang berobat, menurut pengakuan pasien batu ginjal telah diambil tanpa operasi, namun setelah saya lakukan Ultra Sono Grafi (USG) ternyata batu ginjal masih ada, artinya pasien tersebut telah di tipu oleh alternatif ," ungkap mantan direktur  RS William Both ini.

Ditegaskan Beny, masyarakat agar berhati -hati terhadap alternatif yang hanya mengejar profit saja tanpa memikirkan kesembuhan pasien apalagi sampai berdampak buruk bagi pasien, maka itu dirinya mendesak kepada Dinas terkait yang mengeluarkan perijinan untuk melakukan pengetatan dan penertiban supaya tidak lagi dijumpai pengobatan alternatif asal praktek saja, mengingat Pemprov Jatim sudah memiliki Perda SKP.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Ketua Umum KONI Jatim M Nabil: Laga FIFA U-17 Moment Menentukan Timnas Indonesia ke Depan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Ketua Umum KONI Jatim M Nabil mengemukakan, perhelatan laga sepak bola international U-17 di Indonesia, menjadi moment menentukan bagi Timnas Indonesia 50-10 tahun ke depan.  "Momen luar biasa, yang harus dimaksimalkan oleh semua stakeholder sepakbola nasional. Mulai dari klub hingga pemerintah. Kesempatan ini sangat jarang terulang. Hasilnya saya harapkan jadi fondasi kerangka timnas senior nanti," kata Nabil, pada Rabu (8/11/2023). Menurutnya, skuat Timnas U-17 besutan Bima Sakti Tukiman, tiga di antaranya berasal dari Jatim. Termasuk striker andalan Arkhan Kaka Putra Purwanto yang kini memperkuat Persis Solo. Yang paling istimewa, tentu saja keberadaan Figo Dennis Saputrananto. Pemain muda Persija Jakarta itu berasal dari satu daerah dengan M Nabil, yakni Kota Probolinggo. "Banyak pemandu bakat yang tertuju pada perhelatan Piala Dunia U-17 nanti. Pemain-pemain kita harus menunjukkan permainan terbaiknya agar mendapat perhatian dar...