Skip to main content

Komisi E Desak Dinkes Jatim Perketat Ijin Pengobatan Alternatif

SURABAYA ( Media Bidik )  – Maraknya pengobatan alternatif di Jawa Timur harus ditertibkan karena banyak pengobatan alternatif tidak bisa dipertangungjawabkan, apalagi Provinsi Jawa Timur baru memiliki Perda SKP ( Sistem Kesehatan Provinsi) salah satu komponennya aturan Perda tersebut mengatur tentang pengobatan - pengobatan alternatif dan klinik yang berpraktek di wilayah Jawa Timur harus mendapatkan ijin dari Dinas kesehatan Jawa Timur dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jatim.

Menurut Dr.Benyamin Kristiant Mars Anggota Komisi E DPRD Jatim membidangi Kesehatan menegaskan bahwa dalam waktu dekat perijinan pengobatan alternatif harus di perketat, hal ini dilakukan sebagai antisipasi tindakan mal praktek seperti kejadian pengobatan alternatif yang terjadi di Jakarta hingga menewaskan pasien, apalagi sekarang era Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA) telah berlangsung." Jika ini tidak di tertibkan,maka di kawatirkan akan masuk semua pengobatan alternatif asing baik sistem pengobatannya maupun dokter asing yang kemampuannya perlu di pertanyakan ," terang dr.Beny.

Komisi E juga menghimbau kepada masyarakat apabila mencurigai jika ada pengobatan alternatif  yang tak mengantongi ijin dari Dinas Kesehatan untuk segera melaporkan ke Dinkes setempat atau para wakil rakyat di DPRD Jatim," Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Sudah memiliki Perda SKP maka pihaknya berharap kepada pengobatan alternatif dan klinik segera mengajukan ijin ke Dinas kesehatan di kabupaten/Kota setempat," paparnya.

Politisi Gerindra sekaligus berprofesi sebagai dokter tersebut  mengingatkan kepada masyarakat apabila berobat ke alternatif  pilihlah pengobatan alternatif yang sudah berijin ," Saya pernah mendapati seorang pasien penderita batu ginjal yang berobat, menurut pengakuan pasien batu ginjal telah diambil tanpa operasi, namun setelah saya lakukan Ultra Sono Grafi (USG) ternyata batu ginjal masih ada, artinya pasien tersebut telah di tipu oleh alternatif ," ungkap mantan direktur  RS William Both ini.

Ditegaskan Beny, masyarakat agar berhati -hati terhadap alternatif yang hanya mengejar profit saja tanpa memikirkan kesembuhan pasien apalagi sampai berdampak buruk bagi pasien, maka itu dirinya mendesak kepada Dinas terkait yang mengeluarkan perijinan untuk melakukan pengetatan dan penertiban supaya tidak lagi dijumpai pengobatan alternatif asal praktek saja, mengingat Pemprov Jatim sudah memiliki Perda SKP.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...