Skip to main content

Dua PNS Pemkot Surabaya Anggota Gafatar Bebas dari Sangsi Pecat

SURABAYA ( Media Bidik) - Pemerintah Kota Surabaya akan menanggung seluruh biaya hidup ratusan anggota Gafatar, yang kini ditampung di Transito Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jatim, Jalan Margorejo."Kita beri santunan 6 hari untuk biaya hidup mereka dari Pemkot Surabaya," kata Pejabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno pada wartawan usai rapat koordinasi dengan Forpimda di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin (25/1).

Nurwiyatno juga mengungkapkan pihaknya, sedang  mencarikan solusi tempat tinggal bagi para anggota Gafatar serta, melakukan kroscek data bagi yang mengaku warga Kota Surabaya. Menurutnya, mereka akan ditempatkan di rusunawa ,yang masih kosong jika, memang benar bukan warga Kota Surabaya. "Ini yang sekarang kita carikan solusi. Mungkin tempat tinggal di rusun tapi, masih kita diskusikan," tuturnya.

Kemugkinan rusunawa yang akan ditempati para anggota Gafatar, lanjut Nurwiyatno yakni Rusun Romo Kalisari. Namun ia masih belum memastikan. "Rusun mungkin Romo Kalisari," ujar pria yang juga Kepala Ispektorat Jawa Timur ini.Terkait, dua pegawai Negeri Sipil  ( PNS ),yang diduga kuat bergabung dengan Gafatar  Pejabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, memastikan tidak akan melakukan pemecatan. Namun, demikian sanksi terhadap pelanggaran tidak masuk kerja, dipastikan mendapat sanksi. "Pemkot akan panggil mereka sesuai mekanisme yang ada. Kenapa tidak masuk sekian hari, sekitar proses itu, mereka akan kita periksa," katanya pada wartawan usai rapat koordinasi dengan Forpimda bahas Gafatar di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin (25/1).

Dikonfirmasi bagaimana dengan sanksi yang akan diberikan kepada kedua PNS, yang terbukti tidak masuk untuk bergabung dengan Gafatar. Nurwiyatno dengan tegas mengatkan,  tidak akan sampai melakukan pemecatan terhadap kedua PNS tersebut. "Yang jelas dia melanggar tidak masuk kerja. Kalau dari tidak masuk kerjanya tidak sampai pada pemecatan," tegasnya.


Sebelumnya, Achmad Rifai dan Sucipto, keduanya PNS Dinas Kebakaran Kota Surabaya. Keduanya diduga kuat, bergabung dengan Gafatar, sehingga membolos kerja tanpa alasan, bahkan keduanya, mengajak serta, keluarganya seperti istri dan anak anaknya. Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Candra Oeratmangun mengakui, kedua PNS nya sudah tidak masuk kerja. "Iya memang benar, keduanya PNS kami. Untuk Achmad Rifai sudah sebulan dan Sucipto baru seminggu tidak masuk kerja," katanya.

Untuk itu,  masih  Nurwiyatno Pemkot Surabaya akan melakukan pendekatan persuasif, pada pihak keluarga agar, mau menerima kembali anggota keluarganya yang tergabung Gafatar."Kita akan lakukan secara bertahap dan cek data kependudukan apa benar warga Surabaya," katanya pada wartawan, Senin (25/1).
  
Ia juga meminta kepada media agar, dalam memberitakan tidak terlalu menyudutkan Gafatar. Tujuannya, kata Nurwiyatno, supaya  pihak keluarga mau menerima kembali dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Saat ini, lanjut Nurwiyatno, sudah ada sekitar 50-80 jiwa atau 15 keluarga yang akan diambil keluarganya. "Sekarang sudah ada. Kalau sudah siap, akan ada keluarga yang menjemput, sekarang ada 122 warga yang benar asal Surabaya, bahkan sebelumnya mencapai 300 jiwa. Tapi sekarang terus kita cek," pungkas dia. ( pan )



Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni