Skip to main content

Komisi D DPRD Jatim tekankan SKPD mitra kerja berikan ruang aspirasi kepada legislatif

Anggota komisi D DPRD Jatim Eddy  Paripurna
SURABAYA (Media Bidik) -  Menanggapi kinerja SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi D khususnya terkait pembangunan di wajibkan untuk memberikan ruang aspirasi kepada pihak legislative agar bisa memberikan ruang untuk masyarakat.

Namun secara fakta pihak legislator khususnya Komisi D DPRD Jatim mengapresiasi kepada SKPD yang menjadi mitra kerja karena dinilai mampu mencapai serapan anggaran sesuai dengan usulan kegiatan kerja di tahun 2015. Menurut Edy Paripurna Ketua Komisi D DPRD Jatim menegaskan,akan tetapi pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) yang menjadi mitra kerjanya, sebab evaluasi ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan penyerapan anggaran yang sudah dilakukan pada pelaksanaan tahun 2015 kemarin.

" Dari data-data serapan dari masing-masing SKPD seperti Dinas PU Bina Marga dan PU Cipta Karya dan Tata Ruang ( DCKTR) di provinsi Jawa Timur pencapaian serapan anggaran sudah cukup bagus yaitu rata-rata di atas 90 persen," terangnya,di ruang Komisi D DPRD Jatim.

Politisi Fraksi PDIP yang berkumis tebal ini menambahkan, meskipun capaian kerjanya cukup baik, akan tetapi Komisi D berharap semua SKPD mitra kerja harus bisa bekerja lebih maksimal lagi di tahun 2016 tanpa mengurangi kualitas." Tahun 2016 pihak Komisi D telah merubah mekanisme kerja,jika dalam pembahasan APBD murni maupun perubahan selalu dihadapkan pada usulan atau pengajuan yang sudah baku dari SKPD," tegas Edy.

Karena itu ,tegas Edy Paripurna, pihaknya akan mengusukan ide atau pengajuan aspirasi sebagai bentuk pemikiran dewan Jatim bagi kemajuan wilayah di Jawa Timur,selain itu pengecekan dan evaluasi penyerapan anggaran serta rapat kerja tersebut guna mengetahui program kerja yang akan dilakukan SKPD mitra kerja pada tahun 2016 , pungkas Edy. ( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni