Skip to main content

DPRD Jatim Meminta Pemprov Segera Ambil alih BPWS

SURABAYA ( Media Bidik ) – Hampir Tujuh tahun lebih jembatan yang menjadi icon Jawa Timur yaitu Jembatan Suramadu berdiri dan diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Jatim khususnya pulau Madura dan kota Surabaya hanya pepesan kosong  belaka, pasalnya sejak tahun 2009 pembangunan  jembatan Suramadu sampai saat ini hanya jalan ditempat alias tidak ada perubahan peningkatan perekonomian bagi masyarakat Madura dan Surabaya.

Menurut Alyady,S.I.P Anggota Komisi D DPRD Jatim yang menangani Pembangunan melihat keberadaan pembangunan jembatan Suramadu hingga kini hanya seperti pembangunan monument saja, karena tidak ada perubahan yang signifikan dari keberadaan jembatan tersebut." Saya minta kepada pihak pengelolah Suramadu BPWS yang saat ini di kelola pemerintah pusat alangkah baiknya di serahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena saya optimis kalau BPWS di serahkan ke Pemprov Jatim keberadaan Jembatan Suramadu akan menjadi lebih baik," terang Alyadi.

Putra daerah kelahiran Sampang – Madura ini mengingatkan kepada BPWS agar mau legowo pengelolaanya di serahkan ke Pemprov Jatim, jika tidak mau, lebih baik Badan Pengelola Wilayah Suramadu ( BPWS) di bubarkan saja.

Menurut Alyadi politisi dari Fraksi PKB, "Jika BPWS di kelola  Pemprov Jatim, perekonomian masyarakat Madura bisa terdongkrak, khususnya dari sektor pariwisata dan industri, sesuai harapan bahwa keberadaan pembangunan Jembatan Suramadu, bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura dan Surabaya,tegasnya.( rofik )

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni