Skip to main content

Warga Putat Jaya Lirik Capres Prabowo-Hatta

SURABAYA - Merasa nasibnya tidak mendapatkan pembelaan bahkan mengaku telah diingkari oleh PDIP yang selama ini diikuti dan dibelanya, warga Putat Jaya yang terdampak penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, mulai menyatakan golput atau memilih Capres Rival Pasangan Jokowi-JK yakni Prabowo-Hatta.

Berbagai upaya pembelaan warga Putat Jaya agar pemkot Surabaya menunda deadline penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak telah dilakukan, bahkan kini sudah beralih kepada sikap perlawanan, karena beberapa pertemuan yang digelar Wisnu Sakti Buana Wakil Walikota Surabaya masih dinilai belum memberikan solusi yang bisa diterima oleh warga terdampak.


Supeno ketua RT05 RW 06 Kelurahan Putat Jaya mengaku sangat kecewa dengan Wisnu Sakti Buana ketua DPC PDIP Surabaya yang kini menjabat sebagai Wawalikota Surabaya, dianggap telah mengingkari janjinya untuk melakukan pembelaan terhadap keberadaan lokalisasi Dolly dan Jarak saat kampanye Pileg bulan lalu.

"kami sangat kecewa dengan pak Wisnu dan Pak Kadar yang saat kampanye berjanji akan membela warga dengan cara mempertahankan keberadaan lokalisasi disini, dengan syarat memerahkan (coblos Caleg dan partai PDIP-red) warga Putat Jaya, tetapi setelah kami turuti, ternyata sekarang malah berpihak kepada Risma yang akan melakukan penutupan, tentu kami akan melawan sampai titik darah penghabisan karena ini menyangkut penghidupan kami,"ucap pria yang sehari-harinya dipanggil Pak Cupes ini. (9/6/14)

Tidak hanya itu, salah satu warga bernama Pendik yang mengaku turut menjadikan Caleg Kadar berhasil masuk menjadi anggota legeslatif periode 2014-2019 dari PDIP, mengatakan bahwa warga pemilihnya merasa sangat kecewa karena janji yang diucapkan Kadar saat kampanye tidak dibuktikan.

"saat melakukan sosialisasi dengan salah satu caleg perempuan, Kadar meminta peluru berupa meloloskan dirinya menjadi anggota dewan dari PDIP untuk mempertahankan lokalisasi, karena dirinya mengaku hanya punya senjatanya, dan berjanji akan pasang badan didepan dengan buka baju untuk membela warga dari rencana penutupan, dan saat itu spontan direspon oleh salah satu mucikari perempuan yang berteriak siap memelorot (melepaskan-red) celananya jika janjinya tidak dipenuhi," terang Pendik yang diamini Supeno ketua RT.

Dalam ceritanya, Pendik juga menyesalkan sikap Kadar yang saat ini cenderung menghilang setelah sikap dan pernyataan Wisnu Sakti Buana di media mulai mendapat perlawanan dari warga Putat Jaya.

"saat warga melakukan aksi demo penolakan dan meminta kepada pak Wisnu Wawalikota Surabaya untuk mengklarifikasi pernyataannya, Kadar sudah tidak muncul lagi, ini bisa kami artikan bahwa Kadar sudah mulai mengikuti Wisnu sebagai ketua partainya, tetapi mengingkari masyarakat pemilihnya," tandas Pendik.

Hal senada juga diucapkan oleh Ketua RW 06 Putat Jaya yang mengaku telah diperdayai oleh Dinsos kota Surabaya, karena hampir seluruh program dan pendataan terkait rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak hanya hasil rekayasa belaka.

"kami pernah diajak studi banding ke Kramat Tunggak oleh Dinsos, perwakilan warga yang berangkat sekitar 10 orang yang terdiri dari 10 RT ditambah dari Kecamatan, kelurahan, Koramil dan Polsek serta Garnisun, padahal ditempat kami ini ada 38 RT, saat itu kami diberikan tiket dan hotel untuk berkunjung ke Kemensos dan meninjau eks lokalisasi Kramat Tunggak, selepasnya kami diajak rekreasi, dengan harapan kami bisa menerima program penutupan lokalisasi," jelasnya.

Lebih lanjut diceritakan bahwa dari hasil plesir ke Jakarta dengan tujuan studi banding itu mulai tercium aroma rekayasa, sehingga ketua RW 06 Putat Jaya spontan menyatakan penolakannya terhadap rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak dengan alasan belum mengajak bicara seluruh warga yang akan terdampak. kontan saja pernyataan ketua RW 06 mengagetkan semua pihak dan menjadi bahan pergunjingan di Kemensos, karena diluar perkiraan Supomo Kadinsos kota Surabaya sebagai pimpinan rombongan.

"semua yang dilaporkan Dinsos kota Surabaya kepada Walikota adalah rekayasa, jadi bukan data yang sebenarnya, karena Disnsos belum pernah terjun langsung mendatangi kami seluruh warga terdampak," ulasnya.

Kini rasa kecewa warga Putat Jaya mulai mengarah kepada sikap dan pandangan politiknya terutama terkait pilpres di tanggal 19 Juli 2014 mendatang. awalnya warga menyatakan boikot terhadap Pilpres dengan melakukan penolakan pendirian TPS di wilayah Putat Jaya, namun wacana terus berkembang dan kini mulai melirik Capres Prabowo-Hatta sebagai ungkapan rasa kecewanya dengan PDIP.

"sebenarnya warga Putat Jaya ini adalah basisnya merah (PDIP-red) sejak dulu, namun karena akhirnya kami dikecewakan, maka warga sudah mulai tidak simpati bahkan cenderung akan melakukan perlawanan, dan kemungkinan besar warga akan memboikot namun jika terpaksa harus mengikuti Pilpres, akan memilih Capres selain Jokowi-JK yang diusung PDIP," terang ketua RW 06. (pan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni