Skip to main content

OPERASI YUSTISI KTP DIBUBARKAN WARGA

Surabaya - Merasa terganggu dengan kedatangan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Surabaya, puluhan warga Putat Jaya bubarkan razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digelar di pertigaan Jalan Girilaya. Ironisnya anggota Porestabes dan Garnisun III juga tak bereaksi sehingga kegiatan operasi yustisi di hentikan dengan lasan yang tidak jelas.

Razia KTP yang sudah berjalan selama hampir 1 jam itu akhirnya berhenti tanpa alasan yang jelas, begitu puluhan pria yang mengaku warga Putat Jaya Surabaya, mendatangi lokasi razia yang digelar Satpol PP Surabaya, Sabtu (31/5), pukul 23.10 Wib.

Beberapa petugas Satpol PP Kota Surabaya yang menghentikan laju para pengendara yang melintas di pertigaan Jalan Girilaya Surabaya dan kemudian memeriksa KTP-nya, hanya bisa diam ketika puluhan pria ini mendatangi mereka satu per satu dan meminta Satpol PP untuk menyudahi razia KTP tersebut.

Ironisnya, sebagian para pengendara sepeda motor yang terlanjur dihentikan laju kendaraannya itu, kemudian diminta melanjutkan kembali perjalanannya, tanpa harus memperdulikan petugas Satpol PP untuk memeriksa kelengkapan surat-surat identitas mereka.

Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya yang ikut mem-back up kegiatan razia KTP tersebut, hanya terdiam dan melihat aksi itu dari kejauhan. Akhirnya, petugas dari Satpol PP Surabaya yang menggelar razia di pertigaan jalan Girilaya tersebut satu persatu menjauh dan mendekati mobil patroli dan truk Satpol PP yang mereka parker di Utara jalan.

Apa yang menyebabkan warga Putat ini menghentikan kegiatan pemeriksaan KTP di pertigaan Jalan Girilaya tersebut? Kepada surabayaupdate.com, Imam, yang mengaku warga RW. 11 Kelurahan Putat Jaya mengatakan, aksi pemeriksaan KTP yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya itu hanya kamuflase saja.

"Tujuan mereka itu sebenarnya (masih tetap) shock therapy bagi warga di sekitar lokalisasi Dolly yang sebentar lagi ditutup. Walaupun Walikota Surabaya menyatakan akan menghentikan kegiatan razia di gang Dolly, Pemkot Surabaya sebenarnya masih terus melakukan razia itu, namun dengan cara halus, " ungkap Imam.

Beberapa orang, lanjut Imam, yang ingin ke Dolly, sudah mereka hentikan dan pura-pura diperiksa KTP-nya. Mengalami hal demikian, secara psikologis, orang yang ingin ke Dolly, akan mengurungkan niatnya karena takut, jangan-jangan di atas di razia juga.

"Mereka, para Satpol PP ini sebenarnya masih menebar terror kepada kami, yang berdomisili di sekitar Lokalisasi Dolly. Ucapan Risma untuk menghentikan segala kegiatan di Lokalisasi Dolly, hanya omong kosong. Walikota wanita itu penipu, " tegas Imam.

Di jam yang sama, razia juga dilakukan Garnisun dan polisi dari Polrestabes Surabaya di Lokalisasi Dolly dan Jarak, dengan maksud mencari para anggota yang masih keluyuran atau "jajan" di dua lokalisasi terbesar di Surabaya itu.

Walaupun sudah memeriksa satu persatu wisma di gang Dolly dan Jarak, petugas dari Garnisun dan Kepolisian ini tidak berhasil menangkap atau mengamankan satu orang anggota pun, baik dari unsur TNI maupun dari Kepolisian.

Akhirnya, razia anggota yang dimulai pukul 23.10 Wib dan berakhir pukul 00.40 Wib ini dihentikan. Dengan tangan hampa, para petugas dari Kepolisian dan Garnisun pulang meninggalkan Dolly. ( Sumber SP)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...