Skip to main content

OPERASI YUSTISI KTP DIBUBARKAN WARGA

Surabaya - Merasa terganggu dengan kedatangan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Surabaya, puluhan warga Putat Jaya bubarkan razia Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digelar di pertigaan Jalan Girilaya. Ironisnya anggota Porestabes dan Garnisun III juga tak bereaksi sehingga kegiatan operasi yustisi di hentikan dengan lasan yang tidak jelas.

Razia KTP yang sudah berjalan selama hampir 1 jam itu akhirnya berhenti tanpa alasan yang jelas, begitu puluhan pria yang mengaku warga Putat Jaya Surabaya, mendatangi lokasi razia yang digelar Satpol PP Surabaya, Sabtu (31/5), pukul 23.10 Wib.

Beberapa petugas Satpol PP Kota Surabaya yang menghentikan laju para pengendara yang melintas di pertigaan Jalan Girilaya Surabaya dan kemudian memeriksa KTP-nya, hanya bisa diam ketika puluhan pria ini mendatangi mereka satu per satu dan meminta Satpol PP untuk menyudahi razia KTP tersebut.

Ironisnya, sebagian para pengendara sepeda motor yang terlanjur dihentikan laju kendaraannya itu, kemudian diminta melanjutkan kembali perjalanannya, tanpa harus memperdulikan petugas Satpol PP untuk memeriksa kelengkapan surat-surat identitas mereka.

Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya yang ikut mem-back up kegiatan razia KTP tersebut, hanya terdiam dan melihat aksi itu dari kejauhan. Akhirnya, petugas dari Satpol PP Surabaya yang menggelar razia di pertigaan jalan Girilaya tersebut satu persatu menjauh dan mendekati mobil patroli dan truk Satpol PP yang mereka parker di Utara jalan.

Apa yang menyebabkan warga Putat ini menghentikan kegiatan pemeriksaan KTP di pertigaan Jalan Girilaya tersebut? Kepada surabayaupdate.com, Imam, yang mengaku warga RW. 11 Kelurahan Putat Jaya mengatakan, aksi pemeriksaan KTP yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya itu hanya kamuflase saja.

"Tujuan mereka itu sebenarnya (masih tetap) shock therapy bagi warga di sekitar lokalisasi Dolly yang sebentar lagi ditutup. Walaupun Walikota Surabaya menyatakan akan menghentikan kegiatan razia di gang Dolly, Pemkot Surabaya sebenarnya masih terus melakukan razia itu, namun dengan cara halus, " ungkap Imam.

Beberapa orang, lanjut Imam, yang ingin ke Dolly, sudah mereka hentikan dan pura-pura diperiksa KTP-nya. Mengalami hal demikian, secara psikologis, orang yang ingin ke Dolly, akan mengurungkan niatnya karena takut, jangan-jangan di atas di razia juga.

"Mereka, para Satpol PP ini sebenarnya masih menebar terror kepada kami, yang berdomisili di sekitar Lokalisasi Dolly. Ucapan Risma untuk menghentikan segala kegiatan di Lokalisasi Dolly, hanya omong kosong. Walikota wanita itu penipu, " tegas Imam.

Di jam yang sama, razia juga dilakukan Garnisun dan polisi dari Polrestabes Surabaya di Lokalisasi Dolly dan Jarak, dengan maksud mencari para anggota yang masih keluyuran atau "jajan" di dua lokalisasi terbesar di Surabaya itu.

Walaupun sudah memeriksa satu persatu wisma di gang Dolly dan Jarak, petugas dari Garnisun dan Kepolisian ini tidak berhasil menangkap atau mengamankan satu orang anggota pun, baik dari unsur TNI maupun dari Kepolisian.

Akhirnya, razia anggota yang dimulai pukul 23.10 Wib dan berakhir pukul 00.40 Wib ini dihentikan. Dengan tangan hampa, para petugas dari Kepolisian dan Garnisun pulang meninggalkan Dolly. ( Sumber SP)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni