Warga Dolly Bentrok Dengan Polisi

SURABAYA - Tidak terima penutupan Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya pada hari ini warga Dolly beserta puluhan PSK yang tergabung dalam FPL (Front Pekerja Lokalisasi) bentrok dengan aparat kepolisian dari Polda Jatim yang sudah siaga dengan tameng dan tongkat, Kericuhan sempat terjadi dalam aksi penolakan penutupan lokalisasi Dolly yang digelar oleh warga, mucikari, PSK (pekerja seks komersial), beserta aktivis LSM. Seorang warga Dolly mengaku dipukuli oleh aparat kepolisian.

"Saya di sana dipukuli sama polisi," teriak salah satu warga yang tergabung dalam FPL (Front Pekerja Lokalisasi) tersebut kepada Kapolsek Sawahan Kompol Manang, Rabu (18/6/2014).

Ricuh tersebut dipicu oleh pergerakan dari 5 truk aparat Dalmas yang hendak masuk dan menerobos penjagaan warga di jalan raya Dukuh Pakis. Sementara itu, warga bersikeras untuk memblokade jalan tersebut.

Mendapat perlawanan warga, aparat terus memaksakan masuk. Sampai akhirnya pertahanan warga pun jebol. Pasukan Sabhara dari Polda Jatim datang dan langsung membentuk blok atau pagar betis. Mereka juga meminta agar FPL membubarkan aksinya.

Tetapi karena warga yang tergabung dalam FPL terus melakukan perlawanan, situasi semakin kacau. Tidak mau terjadi bentrok antara warga dan aparat, Kompol Manang lantas memerintahkan pasukan Sabhara mundur dan kembali ke posisi semula.

"Tenang, pasukan kita suruh mundur dan ini tanggung jawab saya," kata Kompol Manang di hadapan massa. (pan)

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog