Skip to main content

Gus Ipul: Meski Beda Capres, NU Tetap Solid

Sidoarjo - Warga Nahdlatul Ulama (NU) Jatim sampai kini belum menentukan pilihan soal siapa capres yang akan dipilih dalam Pilpres 2014.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Bahkan Gus Ipul  meyakini warga NU hingga saat ini belum menentukan pilihan dan arahan untuk memilih salah satu capres.

Keyakinan itu berdasarkan hasil survei yang dilakukannya di berbagai daerah, masih menunggu perkembangan situasi dan kondisi menjelang hari pilpres.

"Untuk masalah deklarasi yang ada dan mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres, belum mewakili," ucapnya usai meresmikan pameran nasional pesona ragam hias kain di Mpu Tantular Sidoarjo, Senin (16/6/ 2014).

Ditambahkan mantan GP Ansor ini, dalam sejarah perkembangan NU soal pemilihan legislatif maupun presiden, biasa terjadi perbedaan.

"Perbedaan itu sudah biasa terjadi di internal warga NU. Jadi tidak ada masalah meskipun mereka berbeda pilihan, karena sudah terbiasa," tukas Gus Ipul.

Disinggung terkait dukungan para kiai di Jawa Timur yang mendeklarasikan diri pada salah satu pasangan capres, jawabnya, etika itu sudah biasa terjadi seorang kiai akan mengikuti kiainya yang dianggap guru atau diteladani. "Kita hormati saja perbedaan dukungan para kiai-kiai itu," jelasnya.

Gus Ipul yakin bahwa warga NU tidak akan terjebak dalam polarisasi dan isu-isu yang tidak benar yang dapat memecah belah NU, karena hal-hal seperti ini sudah terlalu sering dilakukan oleh warga NU. "Semoga saja NU Jawa Timur tetap solid dan aman," harapnya.(Bejat)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni