Skip to main content

Buruh PT. Kaget Lapor ke Bupati Karena Belum Dapat Pesangon

Pasuruan - Empat orang buruh PT. Karya Guna Eka Tama (PT.Kaget), Wonokoyo-Beji Kabupaten Pasuruan, mendatangi rumah dinas Bupati Pasuruan di pendopo setempat. Kedatangan para buruh itu untuk curhat kepada Bupati, terkait nasib mereka yang sampai saat ini masih belum dibayarkan pesangonnya, oleh pihak perusahaan tempat mereka bekerja, Kamis (12/6/2014).

Kedatangan para buruh ke pendopo itu didampingi oleh sejumlah penggurus DPC Sarbumusi Kabupaten Pasuruan. Di pendopo mereka ditemui langsung Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.

Di hadapan Bupati, Malikah salah seorang buruh mengutarakan, bahwa dirinya dan 159 temannya telah mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pihak perusahaan, dengan mendadak menskorsing mereka tanpa sebab yang jelas.

"Kami sudah hampir 17 tahun bekerja. Namun, pada bulan Oktober 2013 kami diskorsing tanpa ada alasan yang jelas dari pihak perusahaan," curhat Malikah di hadapan Bupati setempat.

Ia mengatakan, bahwa berdasarkan surat yang ia terima dari pihak perusahaan menyebutkan, kalau ia dan teman-temannya itu diskorsing lantaran tidak disiplin dan sering absen. "Padahal selama ini saya sudah bekerja secara disiplin dan tak pernah absen," imbuhnya.

Dijelaskannya, selama 9 bulan ini mereka sudah tak lagi bekerja, padahal kebutuhan hidup mereka tambah semakin banyak. Namun, ironisnya, di saat 160 karyawan itu diskorsing dan belum diberi pesangon. Pihak perusahaan malah memasukkan karyawan baru. "Kami seakan-akan di-PHK secara halus oleh pihak perusahaan," ujar keempat buruh itu dengan nada lirih.

Sementara itu, Irsyad Yusuf yang mendengar curhatan para buruh itu mengaku sangat prihatin. Ia berjanji akan memperjuangkan hak-hak para buruh tersebut.

"Selama itu hak sampean dan kewajiban perusahaan. Sampean akan saya bela mati-matian," ujar pria yang juga adik kandung Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf (Bejat)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni