Skip to main content

Soal Pilkada Surabaya, DPC PDIP Surabaya Siap Jalankan Putusan DPP

Mediabidik.com - Meski jumlah kursi yang diperoleh PDIP cukup untuk mengusung sendiri pasangan cawali dan cawawali Surabaya, tapi Partai berlambang banteng moncong putih itu tidak menutup peluang koalisi dengan partai lain di Pilkada Surabaya 2020.

Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan semua keputusan berada di tangan DPP PDIP. 

"DPC PDPI Surabaya hanya diberi mandat sebatas melakukan penjaringan calon dan menyiapkan infra struktur pemenangan," ungkapnya.

Politisi yang akrab disapa Awi itu mengatakan DPC PDI Surabaya akan siap menjalankan perintah DPP PDIP. 

"Misalnya kalau rekomendasi sudah turun nanti, kemudian DPP memerintah berkoalisi dengan partai ini atau itu, atau tidak berkoalisi, kita siap menjalankan perintah" tegasnya.

Awi mengatakan kalau ada partai lain yang berminat melakukan koalisi dengan PDIP, harus melakukan pembicaraan di tingkat pusat bukan di DPC. Karena itu sudah wewenang DPP.

Menurut Awi PDIP Surabaya sekarang ini tengah fokus melakukan koalisi bersama rakyat, dengan menyentuh dan menyala langsung masyarakat. 

"Kita fokus membentuk pengurus anak ranting ditingkat RW. Kemudian mengenalkan program-program untuk menyelesasikan persoalan masyarakat. Seperti persoalan pendidikan, kesehatan dan pembenahan infra struktur lainnya" urainya.

Dalam program pemenangan tersebut, Awi juga berharap agar bakal calon yang sudah mendaftar, baik itu kader PDIP atau bukan, hendaknya sudah melakukan sosialisasi. "Sosialisasi untuk bisa soal ideologi PDIP atau mengenalkan dirinya berikut programnya nanti kalau jadi calon walikota atau calon wakil walikota" pungkasnya.(pan)

Foto : Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono.

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni