SURABAYA (Mediabidik) - Maraknya ungkap kasus terkait dugaan pemotongan dana kapitasi di beberapa daerah di Jawa Timur tang belakangan ini terjadi, membuat instansi terkait duduk bersama mencari solusi.Bertempat di salah satu hotel di Surabaya, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim merangkul Kejaksaan Tinggi Jatim, BPJS dan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) mengelar rapat kordinasi yang diberi tajuk Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Timur, Senin (18/3/2019).Sebagai narasumber, hadir beberapa pejabat dinas terkait, antara lain Dr Sunarta SH, MH (Kajati Jatim), Dr dr Kohar Hari Santoso SpAn, KAP, KIC (Kadis Kesehatan Provinsi Jatim), dr Handaryo MM AAK, CRGP (Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jatim) dan dr Endang Triningsih (Sekretaris Adinkes Jatim).Inti dari rakor ini, menampung keluhan dari para pengelolah dana kapitasi yang belakangan menjadi momok para dokter maupun PNS yang menjabat sebagai pemegang tanggung jawab.Mereka berasal dari dinas kesehatan, berbagai rumah sakit maupun puskesmas yang tersebar di berbagai penjuru Jatim.Menurut Sunarta, digelarnya forum ini berasal dari keprihatinan yang dirasakan Kadis Kesehatan Jatim terhadap bergulirnya proses hukum yang diakibatkan atas penyalahgunaan pengelolahan dana kapitasi berlakangan ini."Seperti yang kita ketahui, belakangan terjadi beberapa ungkap kasus dugaan penyalahgunaan pengelolahan dana kapitasi di Jombang, Gresik, Bondowoso dan Porong. Akhirnya timbul rasa ketakutan dari para dokter , tujuan forum ini untuk duduk bersama mencari solusi bagaimana mengelolah dan kapitasi biar aman dari jerat hukum," ujar Sunarta.Terungkap dalm forum, kendala yang dihadapi diberbagai daerah adalah minimnya SDM, molornya pencairan serta kegiatan maupun operasional yang tidak masuk anggaran.Salah satunya, persoalan yang pelik adalah gaji para honorer pada pelayanan di puskesmas dan dinas. Gaji mereka tidak dianggarkan dalam APBD. Sehingga pengelolah harus memutar otak guna memenuhi pengeluaran dari pos tersebut.Dalam forum ini, Kajati juga melaunching program yang diberi nama Jaksa Sahabat Dokter. "Tujuan dari propram ini memfasilitasi dokter untuk berkordinasi dengan jaksa melalui konsul terkait pengelolahan dana kapitasi sesuai regulasi yang ada. Harapannya jangan sampai ada penyimpangan lagi," tambah Sunarta.Program ini mendapat respon positif dari para dokter. Mereka menilai program ini merupakan jawaban dari ketakutan yang mereka rasakan. Mengingat ketakutan tersebut bisa dikata terjadi secara merata di seluruh dokter maupun dinas pengelolah dana kapitasi di Jatim. (opan)FotoTampak suasana Rakor guna mencari solusi pengelolahan dana kapitasi yang digelar di Surabaya. Kepala Kejati Jatim Dr Sunarta SH, MH memaparkan solusi didepan para pejabat dinas maupun pengelolah rumah sakit dan puskesmas, Senin (18/3/2018). Henoch Kurniawan
SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
Comments
Post a Comment