Skip to main content

DPRD Surabaya minta PLN Atur Jadwal Pemadam agar tidak Menganggu Jam Pelayanan

SURABAYAIMediabidik.Com– Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta PT PLN (Persero) memperhatikan waktu pelaksanaan pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Jawa akibat gangguan teknis di PLTU Paiton.

Menurut Yona, meskipun masyarakat memahami adanya kendala teknis yang menyebabkan pasokan listrik terganggu, PLN diharapkan dapat mengatur jadwal pemadaman agar tidak dilakukan pada jam-jam utama atau prime time yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.

"Kami berharap kepada PLN maupun pemerintah pusat agar mekanisme pemadaman listrik ini tidak dilakukan pada waktu-waktu primer atau prime time. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik," kata Yona kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Politisi yang juga Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu mengaku telah berkoordinasi dengan pihak PLN dan meminta agar durasi pemadaman tidak berlangsung terlalu lama. Pasalnya, tidak semua kantor pelayanan publik maupun fasilitas umum memiliki sumber daya listrik cadangan seperti generator set (genset).

Menurutnya, PLN perlu memberikan perhatian khusus terhadap area-area yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, termasuk fasilitas lalu lintas seperti lampu lalu lintas (traffic light).

"Jangan sampai pemadaman listrik terjadi di titik-titik layanan publik maupun traffic light. Kalau lampu lalu lintas mati, tentu bisa menimbulkan kemacetan bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Pemadaman Listrik Jangan Ganggu Siaran Langsung Piala Dunia

Selain layanan publik, Yona juga menyoroti tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan sepak bola dunia melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang digelar di berbagai wilayah Surabaya.

Ia berharap PLN dapat menghindari pemadaman listrik saat berlangsungnya siaran langsung pertandingan Piala Dunia karena kegiatan tersebut menjadi salah satu hiburan masyarakat di tengah tingginya dinamika sosial dan politik.

"Kami berharap PLN tidak mematikan listrik saat ada siaran langsung Piala Dunia. Saat ini masyarakat membutuhkan hiburan dan kegiatan nobar menjadi ruang berkumpul yang positif bagi masyarakat," tuturnya.

Menurut Yona, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menciptakan ruang diskusi yang lebih santai dan kondusif di tengah berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat.

Pemadaman Listrik Berpotensi Timbulkan Kerugian Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Yona menilai pemadaman listrik bergilir berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, baik skala besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia mencontohkan pelaku usaha yang bergantung pada perangkat pendingin seperti freezer akan menghadapi risiko kerusakan produk apabila listrik padam dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut juga memaksa pelaku usaha mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli genset maupun perangkat pendukung lainnya.

"Tentu ada potensi kerugian ekonomi. Pelaku usaha, termasuk UMKM, harus menanggung biaya tambahan karena harus menyediakan genset atau perlengkapan pendukung lainnya. Belum lagi risiko terhadap produk yang membutuhkan pendingin," jelasnya.

Karena itu, Yona berharap permasalahan teknis yang terjadi di PLTU Paiton dapat segera ditangani sehingga pemadaman listrik bergilir tidak berlangsung berkepanjangan.

"Mudah-mudahan situasi ini tidak berlarut-larut dan PLN bisa segera mengantisipasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus terdampak," pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah