Skip to main content

Soroti Layanan Air Bersih, Komisi B Minta PDAM Tingkatkan Respon dan Distribusi

SURABAYAIMediabidik.Com– Komisi B DPRD Kota Surabaya memberikan sejumlah catatan terhadap pelayanan Perumda Air Minum Surya Sembada (PDAM) Surabaya setelah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih selama kegiatan reses anggota dewan.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Imam Waluyo, mengatakan persoalan aliran air yang tidak stabil masih menjadi keluhan utama warga, terutama di kawasan Surabaya Timur. Beberapa pelanggan mengaku mengalami tekanan air yang rendah sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Menurut Bagas, berbagai aspirasi yang diterima menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam memastikan distribusi air bersih dapat menjangkau seluruh pelanggan secara merata.

“Masih ada warga yang mengeluhkan air mengalir kecil bahkan tidak lancar pada waktu-waktu tertentu. Keluhan seperti ini cukup banyak kami terima saat turun ke masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, gangguan distribusi air sempat terjadi akibat kebocoran pipa utama di kawasan Jalan Merr yang beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik. Insiden tersebut berdampak pada pasokan air di sejumlah wilayah meskipun perbaikan berhasil dilakukan dalam waktu singkat.

Namun demikian, Bagas menilai penyelesaian gangguan teknis saja tidak cukup. Ia meminta PDAM melakukan langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak kembali mengganggu pelayanan kepada pelanggan.

Selain persoalan jaringan distribusi, Komisi B juga menerima laporan terkait sejumlah fasilitas umum di tingkat lingkungan yang belum memperoleh pasokan air secara optimal. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian karena fasilitas publik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat.

Bagas menegaskan bahwa kecepatan penanganan aduan harus menjadi prioritas utama perusahaan daerah tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap setiap laporan pelanggan bisa segera ditangani. Jangan sampai masyarakat harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan solusi atas masalah yang mereka alami,” katanya.

Komisi B DPRD Surabaya juga menemukan adanya laporan warga mengenai lokasi yang telah disurvei oleh petugas PDAM, namun belum mendapatkan tindak lanjut berupa perbaikan ataupun penanganan teknis.

“Kami meminta agar survei tidak berhenti sebagai pendataan saja. Setelah petugas turun ke lapangan, harus ada langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan,” tegas Bagas.

Meski memberikan sejumlah evaluasi, ia mengapresiasi upaya pembenahan yang sedang dilakukan manajemen PDAM Surabaya. Menurutnya, terdapat perubahan positif dalam pola kerja dan kecepatan penanganan dibandingkan periode sebelumnya.

Bagas berharap momentum pembenahan tersebut dapat terus berlanjut melalui peningkatan kualitas layanan pelanggan, pemeliharaan jaringan distribusi secara berkala, serta penguatan sistem pengaduan berbasis digital agar masyarakat lebih mudah menyampaikan keluhan dan memantau proses penyelesaiannya.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh warga Surabaya mendapatkan layanan air bersih yang cepat, mudah, dan berkualitas,” pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah