Skip to main content

KPU Surabaya Mengkaji Kemungkinan ada Pemekaran Dapil di Pemilu Mendatang

SURABAYAIMediabidik.Com - Peta politik Kota Surabaya berpotensi mengalami perubahan pada pemilu mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mulai mengkaji kemungkinan pemekaran daerah pemilihan (dapil) seiring perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk di sejumlah kecamatan.

Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, mengungkapkan bahwa kajian tersebut dilakukan untuk memastikan pembagian dapil tetap relevan dengan kondisi terkini Kota Pahlawan. Menurutnya, perkembangan wilayah yang cukup dinamis menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan dapil pada pemilu berikutnya.

“Bisa jadi daerah pemilihan pada Pemilu 2024 lalu sudah kurang relevan dengan perkembangan kewilayahan kecamatan di Surabaya. Karena itu saat ini KPU Surabaya melakukan kajian daerah pemilihan,” kata Soeprayitno saat ditemui di sela peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 di Taman Surya, Minggu (31/5/2026).

Pria yang akrab disapa Nano itu menjelaskan, pemekaran dapil bukan semata-mata terkait penambahan jumlah kursi DPRD Surabaya. Namun lebih kepada upaya menghadirkan representasi yang lebih proporsional sesuai perkembangan jumlah penduduk dan karakteristik wilayah.

Jika nantinya hasil kajian merekomendasikan adanya pemekaran dapil, maka perubahan tersebut berpotensi memengaruhi peta persaingan politik di Surabaya. Sejumlah wilayah yang selama ini berada dalam satu dapil bisa saja dipisah atau disusun ulang untuk menyesuaikan kondisi terbaru.

Selain berdampak pada strategi partai politik dan para calon legislatif, penataan dapil juga diharapkan dapat memperkuat keterwakilan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

“Tujuannya agar representasi masyarakat semakin baik dan aspirasi warga dapat terakomodasi lebih optimal,” ujarnya.

Nano menambahkan, peningkatan kualitas demokrasi harus berjalan seiring dengan perkembangan Kota Surabaya. Hal itu tercermin dari meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada 2024 yang menunjukkan semakin tingginya kesadaran politik masyarakat.

Menurutnya, apabila pemekaran dapil benar-benar terjadi, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi lokal sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di berbagai kawasan Surabaya.

“Dengan representasi yang semakin baik, diharapkan semangat pembangunan kota juga semakin kuat. Ini selaras dengan tema Hari Jadi Surabaya tahun ini, yaitu Pancasila Kuat, Surabaya Hebat,” pungkasnya. (lam/red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah