Skip to main content

Umar Bashor : Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa Untuk Perkuat Nilai Kebangsaan

SURABAYA (MediaBidik)  – Pergaulan bebas, peredaran narkoba, serta gerakan radikalisme merupakan salah satu penyebab merosotnya nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, saat ini sedang melanda bangsa kita, itu semua terjadi karena masyarakat kita  kurang ditanamkannya jiwa-jiwa kepatriotan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.  

Hal itu disampaikan Umar Bashor,SE Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP ketika ditemui di Gedung DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya menyampaikan, bahwa setelah lahirnya Pancasila di tetapkan Pemerintah sebagai hari libur Nasional, maka diharapkan masyarakat harus benar-benar menjadikan pancasila sebagai Idiologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

" Banyak masyarakat saat ini lupa bahwa Pancasila merupakan Dasar Negara kita sehingga peristiwa yang merusak jiwa dan moral bangsa saat ini sering terjadi, seperti pergaulan seks bebas, peredaran narkoba dan gerakan radikalisme yang mengarah kepada perpecahan bangsa kerap kali terjadi ," terang Umar Bashor, Rabu (27/7).

Anggota Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini melihat perlunya Pancasila di boomingkan di Negara kita utamanya Jawa Timur sebagai nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, apalagi dengan di tetapkannya hari lahirnya Pancasila sebagai hari libur nasional tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk memperingati hari lahirnya Pancasila sebagai Idiologi bangsa  yang perlu di tanamkam dalam hati kita.

Politisi kelahiran Lumajang ini juga memandang, saat ini banyak masyarakat kita yang lupa akan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila, sering kali banyak orang dewasa bahkan sampai pejabat yang lupa bunyi dari  sila-sila Pancasila, dan hal ini sangat di sayangkan sekali.
Karena itu, untuk meningkatkan dan memperkuat nilai semangat kebangsaan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ia mendesak agar pemerintah harus menanamkan jiwa idiolagi Pancasila sejak dini, diawali dari lingkungan masyarakat, Sekolah, Intansi Pemerintah bahkan sampai kelingkup pedesaan. (rofik)
    
   

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...