Skip to main content

Komisi E Himbau Pemprov, BPOM dan Polda Jatim Kordinasi Soal Isu Bererdar Vaksin Palsu di Jatim

Moch.Eksan Anggota Komisi E Jatim
SURABAYA (MediaBidik) – Berdasarkan data dan informasi dari Mabes Polri terkait ditemukannya tujuh Rumah  Sakit di Surabaya yang diduga menggunakan vaksin palsu, perlu adanya  penanganan secara serius. Pasalnya Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan Jatim sebelumnya memberikan statmen bahwa tidak ada vaksin palsu yang beredar wilayah Jawa Timur apalagi di Surabaya.

Hal tersebut mendapat perhatian dari anggota Komisi E DPRD Jatim Moch.Eksan yang membidangi Kesehatan menegaskan, kabar beredarnya vaksin palsu ini harus jelas, sepertinya data dari Dinkes Jatim, BPOM dan Polda Jatim tidak sesuai dan harus segera di singkronisasikan agar lebih jelas.

" Dalam waktu dekat Komisi E DPRD Jatim akan memanggil  Dinkes Jatim, BPOM, dan Polda Jatim untuk duduk bersama terkait temuan data dari Mabes Polri tersebut, dan ini harus segera di kordinasikan dengan instantsi terkait supaya berita ini tidak meresahkan masyarakat Jatim utamanya warga Surabaya, " tegas Eksan di ruang kerjanya, Selasa (19/7).
\
Politisi asal Partai Nasdem Jatim ini juga akan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Gubernur Jawa Timur langsung, agar segera mengklarifikasi terkait isu temuan vaksin palsu yang beredar di tujuh rumah sakit di Surabaya tersebut.

" Kalau ada informasi jelas harus segera di tindak lanjuti Pemprov Jatim, supaya peredaran vaksin palsu yang disinyalir beredar di Jatim tersebut bisa di tekan dan di minimalisisr, jangan hanya diam sehingga kasus tersebut justru malah di curigai, karena ini menjadi tanggung jawab bersama ," tegasnya. (rofik)
       

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...