Komisi E Himbau Pemprov, BPOM dan Polda Jatim Kordinasi Soal Isu Bererdar Vaksin Palsu di Jatim

SURABAYA (MediaBidik) – Berdasarkan data dan informasi dari Mabes Polri terkait ditemukannya tujuh Rumah Sakit di Surabaya yang diduga menggunakan vaksin palsu, perlu adanya penanganan secara serius. Pasalnya Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan Jatim sebelumnya memberikan statmen bahwa tidak ada vaksin palsu yang beredar wilayah Jawa Timur apalagi di Surabaya.

Hal tersebut mendapat perhatian dari anggota Komisi E DPRD Jatim Moch.Eksan yang membidangi Kesehatan menegaskan, kabar beredarnya vaksin palsu ini harus jelas, sepertinya data dari Dinkes Jatim, BPOM dan Polda Jatim tidak sesuai dan harus segera di singkronisasikan agar lebih jelas.

" Dalam waktu dekat Komisi E DPRD Jatim akan memanggil Dinkes Jatim, BPOM, dan Polda Jatim untuk duduk bersama terkait temuan data dari Mabes Polri tersebut, dan ini harus segera di kordinasikan dengan instantsi terkait supaya berita ini tidak meresahkan masyarakat Jatim utamanya warga Surabaya, " tegas Eksan di ruang kerjanya, Selasa (19/7).

Politisi asal Partai Nasdem Jatim ini juga akan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Gubernur Jawa Timur langsung, agar segera mengklarifikasi terkait isu temuan vaksin palsu yang beredar di tujuh rumah sakit di Surabaya tersebut.

" Kalau ada informasi jelas harus segera di tindak lanjuti Pemprov Jatim, supaya peredaran vaksin palsu yang disinyalir beredar di Jatim tersebut bisa di tekan dan di minimalisisr, jangan hanya diam sehingga kasus tersebut justru malah di curigai, karena ini menjadi tanggung jawab bersama ," tegasnya. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog