Skip to main content

DPRD Jatim Minta Pemprov Perhatikan Dunia Pendidikan di Daerah Pelosok

H.M.Miftahul Ulum.S.Ag,M.Si
SURABAYA (MediaBidik) – Perlunya perhatian serius dari Pemprov Jatim terkait dunia pendidikan khususnya di daerah pelosok, sebab daerah bisa dikatakan maju jika para lulusan anak bangsa selalu mendapatkan hasil yang memuaskan, namun jika sebaliknya, maka daerah tersebut telah gagal meluluskan generasi bangsa yang bermartabat.
       
Menurut  Wakil Rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim H.M.Miftahul Ulum.S.Ag,M.Si asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim merasa prihatin melihat dunia pendidikan yang ada dipelosok pedesaan khususnya wilayah Jember dan Lumajang, pasalnya banyak sekali gedung sekolah yang belum mendapat bantuan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama gedung sekolah yang berada di daerah pelosok yang notabene sekolah tersebut banyak sekali berdiri gedung sekolah  berbasis islam. 
     
" Bagaimana siswa bisa belajar dengan baik, jika gedung  sekolah yang di buat menimbah ilmu banyak yang rusak, sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu bagi siswa untuk belajar secara asal-asalan alias tidak fokus ," ungkap Miftahul Ulum, Jumat (22/7).
        
Apalagi setelah masa peralihan SMA/SMK yang menjadi kewenangan  Provinsi, diharapkan pendidikan di tingkat SMA/SMK tersebut benar-benar mandapat perhatian yang serius dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, terutama untuk sekolah-sekolah Madrasah Aliyah yang berada di daerah pedesaan juga harus di samakan dengan sekolah Negeri yang ada di perkotaan.
         
" Kalau kita akui, sebenarnya banyak sekali sekolah Madarasah Aliyah meluluskan alumni siswanya yang bermartabat, lihat saja ketika lulusan dari Sekolah Madarasah Aliyah yang ada di lingkup Pesantren, ketika mereka lulus banyak yang menjadi seorang ustad ataupun ustajah, dan ini merupakan profesi yang mulia di mana seorang Ustad ataupun Ustajah sering kali menjadikan anak kita selalu menjadi anak yang sholeh dan mengerti  agama ," terang pria kelahiran Lumajang ini.
        
Maka itu, terang Gus Ulum, sebagai wakil rakyat yang dirasa dekat dengan Pemerintahan, dirinya akan meminta supaya pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi supaya serius mencaver dunia pendidikan yang ada di daerah asal ia maju.
         
" Wilayah Jawa Timur khususnya daerah Jember dan Lumajang terkenal daerah Santri, karena ini seyogyanya Pemerintah harus memperhatikan dunia pendidikan terutama di daerah pedesaan yang sampai saat ini masih minimnya tersentu anggaran bantuan dari Pemerintah," tegasnya. (rofik)
        
   

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni