Skip to main content

Komisi E Dorong Pemerintah Dongkrak Sektor Pariwisata

SURABAYA  (MediaBidik) – Secara geografis letak wilayah Jawa Timur banyak sekali terdapat tempat-tempat wisata yang bisa mendongkrak perekonomian di daerah tersebut. namun hingga kini Pemerintah tingkat 2 maupun tingkat 1 sepertinya tidak serius menggali potensi wisata yang ada di daerah tersebut, sehingga hal ini berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat setempat.
        
Anggota Komisi E DPRD Jatim Ir.H.Artono asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur saat ini melihat sebenarnya kalau Pemerintah mau menggali potensi wilayah yang ada di daerah Jember dan Lumajang, maka ekonomi mayarakat yang ada di daerah tersebut akan terdongkrak.
      
Sebab jika Sektor Pariwisata ditangani Pemerintah dengan serius, warga tidak perlu repot-repot mencari pekerjaan dengan mengadu nasib keluar negeri, karena di daerahnya sudah ada potensi wisata yang menjadi jujugan bagi wisata lokal maupun wisata asing, dan ini bisa dijadikan mata pencaharian bagi warga setempat karena banyak wisata asing maupun lokal yang berdatangan di wisata tersebut.
      
" Coba lihat Wisata Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo di Jember serta Pantai Watu Godeg di Lumajang, jika Pemerintah Provinsi mau mendongkrak sektor wisata tersebut dengan menggunakan APBD Pemprov, maka saya pastikan wisata tersebut akan terkenal hingga manca Negara, sebab pemandangannya sangat bagus ," terang Artono saat di Gedung DPRD Jatim.

Akan tetapi, daerah Wisata tersebut hingga kini hanya sebuah tempat wisata yang di kunjungi oleh masyarakat setempat saja ,dan itupun jika ada moment-moment penting .artinya wisata di daerah itu setiap hari sepi tanpa ada pengunjung, padahal tempat tersebut sangat indah dan ini sangat disayangkan. Namun tempat-tempat wisata tersebut jika Pemerintah mau menanganinya lebih serius lagi, maka bisa dipastikan akan mendongkrak perekonomian warga setempat. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...