Skip to main content

Puluhan Siswa Surabaya Ditolak Masuk SMA/SMK Negeri Melalui Jalur Prestasi

SURABAYA (Mediabidik) - Dampak peralihan pengelolaan pendidikan SMA/SMK oleh provinsi, puluhan siswa berprestasi di Surabaya gagal masuk SMA Negeri.

Hal itu disampaikan salah satu orang tua siswa yang enggan menyebutkan jati dirinya, saat demo di Balai Kota, Kamis (28/6/2016) meminta campur tangan Pemkot Surabaya untuk memfasilitasi anak mereka masuk SMA Negeri melalui jalur prestasi.  

"Kedatangan kita disini, meminta Walikota Surabaya membantu anak kami agar masuk SMA/SMK Negeri melalui jalur prestasi. Walaupun kita sudah mengantongi surat rekomendasi dari KONI, sementara siswa dari daerah lain yang prestasinya biasa - biasa saja bisa masuk "ucapnya. 

Diwaktu yang sama Edi Cristijanto Kepala BPD Linmas saat bertugas melakukan pengamanan mengatakan, mereka itu warga Surabaya yang ingin masuk SMA/SMK Negeri dari jalur prestasi olahraga, pada tanggal 8-9 kemarin daftar tidak diterima, tidak diterimanya tanpa alasan yang jelas. 

"Sementara dari daerah lain yang prestasinya biasa biasa saja, malah di terima. Apalagi yang atlit nasional dan provinsi malah diterima, "ungkap Edi usai menemui para peserta demo dibalai kota, Kamis (28/6/2018).

Edi menambahkan, mereka semua warga Surabaya ingin menghadap pak Saiful Rahman (red-Kadispendik Jatim) minta kejelasan tidak di terima dan diarahkan ke UPTD kota Surabaya pak Kariyanto, sama pak Kariyanto di jelaskan ini kewenangan kepala dinas.

"Ahkirnya mereka ke provinsi lagi ditolak lagi, diserahkan ke pemerintah kota dan kita jawab itu bukan kewenangan pemerintah kota, SMA di provinsi kita tidak punya kewenangan apapun, "terang mantan Kabag pemerintahan dan Otoda Pemkot Surabaya. 

Dia menjelaskan, mereka maunya di fasiltasi dan sudah kita fasilitasi, sudah kita telpon ke UPTD maupun pak Saiful Rahman tapi tidak diterima. 

"Ahkirnya kita arahkan ke Genteng Kali lagi, kalau Genteng Kali tetap tidak mau terima. Silakan menempuh jalur lainnya, ke Ombusman atau PTUN silahkan saja karena itu hak mereka, "paparnya. (pan) 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni