KPU Surabaya Tetapkan Pasangan Er-Ji Sebagai Pemenang Pilkada 2024

SURABAYAIMediabidik.Com– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar acara puncak tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Surabaya tahun 2024, yakni penetapan pasangan Eri-Armuji sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

Dalam sambutannya, Soeprayitno Ketua KPU Surabaya menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah di Kota Surabaya tahun 2024 telah berjalan lancar.

Menurut dia, ini berkat kerja keras dan gotong royong segenap elemen masyarakat di Kota Surabaya yang heterogen. Meski melibatkan pemilih dengan jumlah sekitar 2.229.240 orang, namun bisa berjalan aman dan kondusif, sehingga Kota Surabaya tetap aman, nyaman dan terjaga keutuhannya.

"Ini merupakan puncak seluruh rangkaian pelaksanaan Pilwali Kota Surabaya tahun 2024, karena untuk pelantikan Walikota dan Wakil Walikota menjadi ranah Provinsi mewakili pemerintah pusat,"ucapnya. Kamis (9/01/2024)

Menurut Nano-sapaan akrab Soeprayitno, animo masyarakat di pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mengalami peningkatan, yang sebelumnya di angka 53 persen bisa mengalami peningkat menjadi 56.15 persen.

"Keberhasilan ini bukan hanya kerja KPU, tetapi adalah buah dari peran serta seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya,"pungkasnya.

Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) pemenang di Pilkada Kota Surabaya tahun 2024, Eri Cahyadi bersama Armuji bertekat untuk menjadikan Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan.

"Dengan kebersamaan seluruh masyarakat Kota Surabaya, insyaallah saya akan wujudkan itu semua," tegasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog