Skip to main content

Tingkatkan Efektifitas Belanja Daerah, Bank Jatim Bersama Pemkab Bondowoso Launching KKPD

BONDOWOSO|Mediabidik.Com - Untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas belanja daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Ballroom Hotel Grand Padis Bondowoso, pada Rabu (15/5/2024). 

Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto, Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Gunawan.

Zulhelfi menjelaskan, KKPD ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya, yaitu mempermudah pemerintah daerah untuk membelanjakan anggaran sesuai kebutuhan. Kemudian, esensi dari KKPD itu sendiri tentunya dapat membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih akuntabel, transparan, lebih cepat, birokrasi tak terlalu panjang, dan yang terpenting potensi terjadinya fraud bisa diminimalisir. 

"Dengan menggunakan KKPD dapat mempersingkat administrasi, karena bisa tinggal gesek saja. Selain itu, setiap detail pembelanjaan melalui KKPD dapat terekam semua, sehingga ini bisa menjadi benteng untuk pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat," paparnya. Adapun dalam hal ini Bank Jatim bekerja sama dengan Bank BNI untuk penyediaan jasa penerbitan KKPD.

Zulhelfi juga mengatakan, implementasi digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti sekarang ini. Sebab dengan adanya digitalisasi, dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong transparansi serta percepatan transaksi pemerintah daerah. "Sebagai informasi, penggunaan KKPD oleh pemerintah daerah ini sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat. Nah, KKPD tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini membuktikan, bahwa Bank Jatim siap untuk mendukung program kerja pemerintah daerah. Kami berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut ke depannya dan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bondowoso dan Jawa Timur," ungkap Zulhelfi.

Sementara itu, Bambang Soekwanto menuturkan, penggunaan KKPD di Kabupaten Bondowoso akan terus didorong, sehingga seluruh perangkat daerah dapat menggunakannya. Pihaknya berharap dengan adanya KKPD ini dapat meningkatkan serapan anggaran di Kabupaten Bondowoso. "Yang terpenting lagi perangkat daerah yang menyelenggarakan KKPD ini juga harus mengawasi penggunaannya. Dan kami juga berharap penggunaan KKPD bisa melibatkan produk lokal,, terutama dalam pengadaan belanja barang dan jasa," ucapnya. (rinto)

Caption: Bank Jatim bersama Pemkab Bondowoso saat melaunching KPPD. 


Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more