Skip to main content

Tingkatkan Efektifitas Belanja Daerah, Bank Jatim Bersama Pemkab Bondowoso Launching KKPD

BONDOWOSO|Mediabidik.Com - Untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas belanja daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) secara resmi telah melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Ballroom Hotel Grand Padis Bondowoso, pada Rabu (15/5/2024). 

Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto, Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Gunawan.

Zulhelfi menjelaskan, KKPD ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya, yaitu mempermudah pemerintah daerah untuk membelanjakan anggaran sesuai kebutuhan. Kemudian, esensi dari KKPD itu sendiri tentunya dapat membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih akuntabel, transparan, lebih cepat, birokrasi tak terlalu panjang, dan yang terpenting potensi terjadinya fraud bisa diminimalisir. 

"Dengan menggunakan KKPD dapat mempersingkat administrasi, karena bisa tinggal gesek saja. Selain itu, setiap detail pembelanjaan melalui KKPD dapat terekam semua, sehingga ini bisa menjadi benteng untuk pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat," paparnya. Adapun dalam hal ini Bank Jatim bekerja sama dengan Bank BNI untuk penyediaan jasa penerbitan KKPD.

Zulhelfi juga mengatakan, implementasi digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti sekarang ini. Sebab dengan adanya digitalisasi, dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong transparansi serta percepatan transaksi pemerintah daerah. "Sebagai informasi, penggunaan KKPD oleh pemerintah daerah ini sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat. Nah, KKPD tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini membuktikan, bahwa Bank Jatim siap untuk mendukung program kerja pemerintah daerah. Kami berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut ke depannya dan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bondowoso dan Jawa Timur," ungkap Zulhelfi.

Sementara itu, Bambang Soekwanto menuturkan, penggunaan KKPD di Kabupaten Bondowoso akan terus didorong, sehingga seluruh perangkat daerah dapat menggunakannya. Pihaknya berharap dengan adanya KKPD ini dapat meningkatkan serapan anggaran di Kabupaten Bondowoso. "Yang terpenting lagi perangkat daerah yang menyelenggarakan KKPD ini juga harus mengawasi penggunaannya. Dan kami juga berharap penggunaan KKPD bisa melibatkan produk lokal,, terutama dalam pengadaan belanja barang dan jasa," ucapnya. (rinto)

Caption: Bank Jatim bersama Pemkab Bondowoso saat melaunching KPPD. 


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni