Skip to main content

Dianggap Ciderai Nilai Demokrasi, Kader PDIP Surabaya Kecam Pasangan Eri - Armuji

SURABAYAIMediabidik.Com - Menyikapi perilaku politik eri cahyadi dan Armuji yang jauh dari adab dan moralitas sebagai kandidat ataupun figur yang masih aktif memimpin kota Surabaya. 

Pasangam Eri Armuji sudah mendaftar sebagai calon yang akan di usung oleh PDI Perjuangan kota Surabaya tetapi mereka ini masih berkeliling melamar atau mendaftar untuk mendapatkan tiket di partai partai lain yang ada di kota Surabaya.

Hal ini menurut saya, mereka tidak miliki etika berpolitik dikarenakan hal tersebut sama juga merendahkan marwah dan martabat PDI Perjuangan Kota Surabaya. Terlepas dengan alasan apapun, mau gotong royong atau apalah itu tugas partai yang melakukan. 

"Saya juga risih melihat baliho baliho yang belum waktunya di pasang, malah relawan Eri Cahyadi memberikan contoh yang tidak baik menurut saya, itu jauh dari tradisi kami para kader PDI Perjuangan apalagi disaat Eri Cahyadi dan Armuji masih memimpin sebagai walikota dan wakil walikota Surabaya." terang Agus Patminto. 

Pertanyaannya apa baliho ini sesuai aturan atau mendatangkan pajak. Kalau tidak ada pajak ya silahkan satpol pp menertibkan alat peraga kampanye eri cahyadi. Ini kan tidak memberikan contoh yang baik, kesannya memanfaatkan kewenangan sebagai pemimpin. 

Contoh perilaku politik buruk tersebut harus disudahi . Cukup itu terjadi dan hanya dilakukan oleh seorang Jokowi saja, model yang tidak beretika seperti ini jangan ditiru. Sesuatu yang buruk jika tidak ada yang menegur akan jadi sebuah kebiasaan. "Hanya bertujuan untuk memenuhi syahwat kemenangan  semata, Jauh dari harapan masyarakat." tegas Agus. 

Untuk itu saya menghimbau dan mendesak pada eri Cahyadi dan armuji yang notabene kader PDI Perjuangan untuk tidak melakukan nilai nilai kontestasi yang menciderai nilai demokrasi itu sendiri. Berpolitik yang cerdas. Santun beretika. menjunjung moralitas dalam pilkada serentak 27 Nopember 2024 yang akan datang. 

Jangan mengambil alih tugas dan wewenang struktural partai ( DPC  PDI Perjuangan ) Kota Surabaya untuk mempersiapkan strategi dan pemenangan di pilwali kota Surabaya. Termasuk membangun komunikasi politik dengan partai lain."Itu bukan tugas kandidat apalagi kandidat melamar. Itu sama saja menjatuhkan marwah partai. Kecuali PDI- Perjuangan tidak cukup ticketnya untuk mengusung." papar Agus. 

Mendesak struktur partai DPC  PDI Perjuangan kota Surabaya khususnya Ketua DPC Adi Sutarwijono untuk berperan aktif dalam hal mempersiapkan kemenangan dan loby politik ke partai lain. 

PDI Perjuangan Kota Surabaya harus memberi contoh system demokrasi yang baik dan benar dalam kontestasi pilwali kota Surabaya saat ini. Bukan menghalalkan segala cara, hal itu cukup Jokowi saja yg melakukan, kader PDI Perjuangan murni jangan meniru atau melakukan itu. Cara-cara yg tidak beretika jauh dari adab dan moralitas jangan di jadikan kebiasaan atau sebuah kewajaran apalagi di tiru, 

"Terlepas elit sudah memberikan contoh ngak baik seperti itu, tapi sekali lagi itu tidak layak untuk di tiru. PDI Perjuangan harus meraih kemenangan dengan cara yang terhormat dan kalahpun dengan terhormat." pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni