Skip to main content

Menurunnya Kursi di DPRD Surabaya, Agus Patminto : Perlu Adanya Restrukturisasi Ketua DPC

SURABAYAIMediabidik.Com - Menyikapi penerunan suara atau kursi DPRD kota Surabaya dan kekalahan pilpres Ganjar-Mahfud di kota Surabaya. Dalam rangka evaluasi kinerja struktur partai khususnya ketua DPC PDI Perjuangan menurut kader PDIP Surabaya perlu adanya restrukturisasi pengurus atau ketua DPC. 

Agus Patminto mengatakan, hemat saya sudah harus ada restrukturisasi pengurus atau ketua cabang, juga ketua DPRD kota Surabaya. Adi Sutarwiyono selaku ketua DPC PDI Perjuangan kota surabaya sekaligus sebagai ketua DPRD kota Surabaya harus tahu diri untuk tidak mencalonkan kembali sebagai ketua DPRD maupun ketua DPC PDI perjuangan Surabaya. 

"Dimana hal tersebut berdasarkan, Adi Sutarwiyono tidak berhasil mengkonsolidasikan partai di tingkatan struktur partai dari tingkat PAC, Ranting maupun Anak Ranting," terang Agus Patminto kepada media ini, Jum'at (24/5/24). 

Dia menjelaskan, bukti menurunnya kursi DPRD kota surabaya dari 15 kursi tinggal 11 kursi. Kalah telaknya pasangan Ganjar-Mahfud di kota Surabaya hingga merata di 31 kecamatan. Tidak kolektifnya struktur partai maupun caleg dalam bersosialisasi ke masyarakat sehingga hasil suara partai tidak sebanding suara caleg. 

"Ganti Adi Sutarwiyono dalam periode ketua DPRD yang akan datang dengan Baktiono, Sukadar, atau Budi Laksono dalam rangka penyegaran dan regenerasi petugas partai, dimana nama-nama di atas cukup mumpuni untuk menggantikannya."pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...