Menurunnya Kursi di DPRD Surabaya, Agus Patminto : Perlu Adanya Restrukturisasi Ketua DPC

SURABAYAIMediabidik.Com - Menyikapi penerunan suara atau kursi DPRD kota Surabaya dan kekalahan pilpres Ganjar-Mahfud di kota Surabaya. Dalam rangka evaluasi kinerja struktur partai khususnya ketua DPC PDI Perjuangan menurut kader PDIP Surabaya perlu adanya restrukturisasi pengurus atau ketua DPC.

Agus Patminto mengatakan, hemat saya sudah harus ada restrukturisasi pengurus atau ketua cabang, juga ketua DPRD kota Surabaya. Adi Sutarwiyono selaku ketua DPC PDI Perjuangan kota surabaya sekaligus sebagai ketua DPRD kota Surabaya harus tahu diri untuk tidak mencalonkan kembali sebagai ketua DPRD maupun ketua DPC PDI perjuangan Surabaya.

"Dimana hal tersebut berdasarkan, Adi Sutarwiyono tidak berhasil mengkonsolidasikan partai di tingkatan struktur partai dari tingkat PAC, Ranting maupun Anak Ranting," terang Agus Patminto kepada media ini, Jum'at (24/5/24).

Dia menjelaskan, bukti menurunnya kursi DPRD kota surabaya dari 15 kursi tinggal 11 kursi. Kalah telaknya pasangan Ganjar-Mahfud di kota Surabaya hingga merata di 31 kecamatan. Tidak kolektifnya struktur partai maupun caleg dalam bersosialisasi ke masyarakat sehingga hasil suara partai tidak sebanding suara caleg.

"Ganti Adi Sutarwiyono dalam periode ketua DPRD yang akan datang dengan Baktiono, Sukadar, atau Budi Laksono dalam rangka penyegaran dan regenerasi petugas partai, dimana nama-nama di atas cukup mumpuni untuk menggantikannya."pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog