Skip to main content

Komisi C Mediasi Konflik Antara Warga Dengan Pihak Sekolah Petra Manyar

SURABAYAIMediabidik.Com - Konflik perihal kenaikan iuran, DPRD Surabaya berhasil memediasi antara pengurus warga dengan pihak Sekolah Petra Manyar yang sebelumnya belum menemukan titik temu.

Baktiono selaku Ketua Komisi C DPRD Surabaya mengatakan, permasalahan utama adalah masalah iuran yang dibebankan ke sekolah Petra Manyar ada kenaikan, tetapi selama ini tidak pernah diajak berembuk oleh pengurus RW yang ada di sana. 

"Maka sampai akhirnya diminta laporan, tentu juga karena ini sekolah ya mungkin diminta laporan oleh yayasan dan sampai saat ini memang belum diberikan laporan, kecuali hanya laporan di tahun 2017," kata Baktiono, Senin (27/05/2024).

"Hingga pernah dilakukan mediasi oleh pihak polsek setempat, namun belum juga ada titik temu," tambahnya.

Karena jalan akses menuju ke Manyar juga ditutup, lanjut Baktiono, maka kita undang semua pihak agar ada solusi yang baik antara pihak sekolah Petra Manyar dan pengurus warga setempat, agar bisa hidup rukun berdampingan.

"Maka pada kesempatan bersama ini disetujui dalam pertemuan hari ini, yang nanti juga akan ditindak lanjuti oleh bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yaitu RW 4,5, dan RW 7 Klampis Ngasem, Kelurahan, Kecamatan Sukolilo dan pihak sekolah Petra Manyar akan bertemu untuk merumuskan," ucapnya.

Manurut Baktiono mengatakan, hal yang sulit tadi sudah terurai di komisi C, tinggal nanti ada tindak lanjut berikutnya untuk mencapai mufakat. 

"Jadi mediasi ini sudah terurai semua, tinggal menunggu lebih lanjut yang belum pernah disampaikan dan diutarakan baik oleh Petra maupun perwakilan warga," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Hukum Sekolah Petra Manyar, Christin Novianti Panjaitan SH MH mengatakan, yang pasti pertemuan ini menurutnya sama-sama mencari kesepakatan. 

"Seperti apa dan perihal yang tadi sudah dibahas. Termasuk juga masalah keamanan, serta segala macam yang tadi kita sampaikan sudah ada solusinya juga," katanya.

Dijelaskannya oleh Christin, namun perihal iuran lebih lanjut belum ada hasilnya, karena akan ditentukan hari Senin minggu depan. Untuk ke depannya hasil dari mediasi tadi tidak ada lagi penutupan jalan, yang pasti dari pihaknya juga tidak ingin karena mengganggu akses pihak sekolah.

Kenaikan iurannya Rp 3 juta. Dari Rp 32 juta menjadi Rp 35 juta. Ini, sambung Christin, yang dipermasalahkan karena tidak mengundang dari pihak Petra perihal kenaikan ini.

"Jadi Rp 35 juta itu perbulan, bukan pertahun, untuk uang keamanan saja untuk kebersihan masih diluar itu kira-kira Rp 1,8 juta per bulan," ungkapnya.

Sebenarnya, masih kata Christin, pihaknya tidak keberatan, asalkan sesuai dengan kesepakatan kita adanya laporan pertanggung jawaban yang diminta. Karena menurutnya juga, ada proses audit dari kantor yang meminta setiap transaksi itu harus ada laporan pertanggungjawaban. Sedangkan yang terakhir hanya menerima laporan tahun 2017 saja.

"Yang menjadi kendala kita itu setiap tahun dan setiap bulan itu sudah diminta laporan, tapi memang tidak pernah diberikan oleh pengurus warga. Dengan adanya kepengurusan warga yang baru ini, maka diharapkan harus ada laporan pertanggungjawaban, karena dari kita itu juga ditekan dari atasan untuk diminta laporannya," bebernya. 

"Namun tadi kita sudah menemukan kesepatan bersama dengan pengurus warga. Yang awalnya meminta laporan sejak 2017 hingga sekarang, maka kita sepakati harus ada laporan sejak dari bulan Mei 2023 hingga sekarang," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni