Skip to main content

Dewan Nilai Ngantornya Wali Kota Eri di Kelurahan Harus Bisa Beri Solutif Secara Menyeluruh

SURABAYAIMediabidik.Com - Langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang kembali ngantor di kelurahan mendapat sorotan dari kalangan legislatif.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menilai bahwa, upaya wali kota Eri tersebut harus solutif menyeluruh atas permasalahan warga kota Surabaya.

"Langkah pak Wali Kota ini sudah bagus namun, harus bisa memberikan kontribusi solutif yang menyeluruh atas permasalah warga di Surabaya," kata Reni Astuti, Senin (06/05/2024).

Reni menilai harusnya, upaya solutif yang ditunjukkan wali kota Eri saat hari pertama ngantor di kelurahan tidak bersifat kasuistik. Sehingga, ketika warga di lain kelurahan yang mengadukan masalah yang sama bisa mendapat solusi.

"Artinya tidak kasuistik tetapi kebijakannya bisa dirasakan dan menyelesaikan secara keseluruhan. Sehingga, solusi yang disampaikan harus juga bisa diterapkan diseluruh kelurahan di Surabaya. Sehingga permasalahan yang sama dihadapi warga di kelurahan lain juga bisa mendapatkan solusi," katanya.

Reni juga berharap, ngantornya pak Wali ke Kelurahan ini bisa menjadi upaya dalam melakukan Transformational leadership kepada pejabat di lapangan.

'Karena pemimpin yang baik itu bisa dekat kepada rakyat. Nah, dengan langkah seperti itu menjadi anteseden bagi lurah atau camat untuk bisa semakin dekat turun ke masyarakat dan mampu menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat," harapnya.

Di samping itu, Reni melanjutkan bahwa, kehadiran pak wali kota di kelurahan juga harus bisa memastikan data kemiskinan dan berikut penanganannya.

"Jadi, Pak Wali bisa dengan langsung memastikan data kemiskinan di Surabaya sehingga bisa secara real mengetahui data tersebut dari bawah dan berikut penanganannya, "lanjutnya.

Reni juga mengapresiasi langkah pak wali yang secara terprogram untuk turun ke kelurahan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya lihat pak Wali konsisten dengan langkah ini, mulai dari awal menjabat juga pernah ngantor di kelurahan.  Kemudian, menggelar sambat warga. Jadi ini benar-benar terprogram dan tidak spontanitas karena menjelang pilkada,"pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali memulai aktivitasnya dengan berkantor di kelurahan, Senin (6/5/2024) pagi. Kali ini, kantor Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, menjadi lokasi perdananya 'ngantor'di awal bulan Mei 2024.

Wali Kota Eri juga menyebutkan tujuan ngantor di kelurahan kali ini karena ingin mengevaluasi dan mengecek kinerja para lurah dan camat yang ada di Kota Surabaya.

"Jadi, saya kan sudah pernah ngantor di kelurahan dan di Balai RW, terus saya juga pernah membuka tempat curhat langsung setiap Sabtu dalam waktu hampir 6 bulan. Nah, sekarang saya ingin melihat kinerja yang dilakukan oleh lurah dan camat, sudah berhasil atau tidak, apa yang sudah saya ajarkan dan sudah saya sampaikan sudah berjalan atau tidak, makanya saya akan melakukan evaluasi,"kata Wali Kota Eri.(red) 

Teks foto : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti . 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni