Skip to main content

Bank Jatim Teken Shareholder Agreement Dengan Pemprov NTB dan Bank NTB Syariah

MATARAM|Mediabidik.Com - Proses Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan Bank NTB Syariah memasuki babak baru. Pada Rabu (8/5/2024), kedua Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut telah melakukan penandatanganan perjanjian antara pemegang saham pengendali (Shareholder Agreement) di Multazam Ballroom, Kantor Pusat Bank NTB Syariah Mataram. 

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi. Turut hadir menyaksikan penandatanganan tersebut, Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo dan Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.

Selain penandatanganan Shareholder Agreement, dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan akta kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo. Hadir juga dalam kegiatan ini Komisaris Independen Bank Jatim Prof Muhammad Mas'ud.
 
Adhy Karyono menjelaskan, pihaknya sangat mengapresiasi semangat Bank NTB Syariah dan Bank Jatim dalam melakukan kerja sama ini. Dengan adanya KUB, pihaknya yakin kinerja kedua bank tersebut dapat terdongkrak dengan maksimal, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. "Ini sebuah sejarah ya, dua bank kita melakukan KUB sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/pojk.03/2020. Proses ini perencanaannya sangat panjang dan kita telah menghitung, bahwa dampaknya akan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak," tuturnya.
 
Dalam peraturan OJK tersebut, terang Adhy, BPD yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun harus menjalin KUB dengan bank yang memiliki modal inti di atas Rp 3 triliun. Untuk modal inti yang dimiliki Bank Jatim sendiri per Maret 2024 telah mencapai Rp 11,12 triliun. Sehingga dengan demikian syarat yang ada pun telah terpenuhi.
 
Menurut Adhy, Bank Jatim memiliki pengalaman yang sangat baik dalam pengelolaan bisnisnya. Mulai dari sisi IT, human capital, dan lain sebagainya. Sehingga,  dengan adanya KUB ini, diharapkan juga berdampak baik terhadap kinerja Bank NTB Syariah.  "Bank Jatim sendiri sebagai BUMD memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Melalui pembiayaan dan dukungan finansial, Bank Jatim telah mendorong sektor-sektor utama dalam perekonomian, termasuk dukungan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Timur," paparnya.

Adapun salah satu bentuk dukungan Bank Jatim kepada UMKM adalah melalui program percepatan penyaluran dana bergulir (dagulir). Sampai dengan Desember 2023, jumlah dagulir yang telah disalurkan oleh Bank Jatim mencapai Rp 475,97 miliar untuk 12.525 debitur. Kemudian dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bank Jatim juga secara konsisten terus menjadi kontributor utama PAD Pemprov Jawa Timur. 
 
Pada tahun 2023, setoran dividen Bank Jatim ke Pemprov Jawa Timur sebesar Rp 407,57 miliar atau mencapai 88,64 persen dari total setoran dividen seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Jawa Timur. "Kami punya 12 BUMD dan puluhan anak perusahaan, tapi belum maksimal, baru Bank Jatim yang sangat signifikan memperoleh pendapatan dan menopang kita," jelas Adhy.
 
Oleh karena itu, pihaknya berharap pembentukan KUB Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua bank dan para stakeholdernya. Seperti terwujudnya peningkatan aset Bank Jatim melalui pertumbuhan anorganik, terpenuhinya modal inti bagi Bank NTB Syariah, terwujudnya sinergitas dan efisiensi operasional, serta terciptanya daya saing yang lebih baik melalui penggunaan bersama teknologi, penelitian pasar, pengembangan produk, pemasaran, hingga peningkatan akses ke sumber daya keuangan dan pasar internasional.
 
Sementara itu, Busrul Iman juga mengungkapkan, rencana pembentukan KUB Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Diawali dengan kunjungan Bank NTB Syariah di kantor Bank Jatim pada September 2022. "Syukur Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tahap penandatanganan shareholder agreement. Kami rasa Pemprov NTB dan Bank NTB Syariah telah tepat memilih kami sebagai mitra KUB," ucapnya.
 
Sebab, pada Triwulan I tahun 2024, aset Bank Jatim telah mencapai Rp 100,8 triliun. Kemudian laba bersihnya mampu berada di angka Rp 310 miliar. Tak cukup di situ saja. Penyaluran kredit Bank Jatim juga naik 18,76 persen (YoY) menjadi Rp 56,9 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) pun ikut tumbuh 2,34 persen (YoY) menjadi Rp 80,8 triliun. 
 
Di samping itu, berdasarkan data BPS per 6 Mei 2024, perekonomian Jawa Timur pada kuartal 1 tahun 2024 dibanding kuartal 4 tahun 2023 tumbuh sebesar 1,16 persen. Jika dibandingkan kuartal 1 tahun 2023 ekonomi Jatim tumbuh sebesar 4,81 persen.
 
Kemudian capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim tahun 2023 berhasil memberikan kontribusi sebesar 14,22 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan berkontribusi sebesar 24,99 persen terhadap PDRB Pulau Jawa. "Sehingga kami sangat yakin dan optimis, apabila Bank Jatim dan Bank NTB Syariah ber-KUB tentu akan semakin memperkuat kinerja kedua belah pihak. Sebab, manfaat KUB ini sangat banyak, salah satunya terwujudnya sinergi bisnis kedua bank yang saling menguntungkan," tegas Busrul.
 
Selanjutnya, Lalu Gita Ariadi dalam sambutannya juga menyampaikan, bahwa Jawa Timur adalah provinsi besar dengan berbagai keunggulan yang dimiliki. Mulai dari aksesibilitasnya, komoditinya, pasarnya, hingga konektivitasnya sudah terjamin. Termasuk BPD-nya juga unggul, dalam hal ini yang dimaksud adalah Bank Jatim.
 
Dia berharap pengalaman positif dari Bank Jatim dapat menular kepada kinerja BPD yang ia pimpin. Sehingga nantinya akan terjadi local hero yang mampu menggerakkan pembangunan di NTB serta memperluas aliansi pembangunan ekonomi dengan potensi-potensi yang dimiliki NTB. "Investor itu sangat tertarik dengan Jawa Timur, karena aksesibilitasnya. Sementara kita daerah kepulauan memiliki hitungan distribution cost sendiri. Jadi kami berharap ke depannya bisa ikut terdorong agar hilirisasi dapat terwujud di daerah kita," tutupnya. (rinto)

Caption: Usai penandatanganan perjanjian pemegang saham pengendali antara Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman dan Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63